Presiden Prabowo Subianto,
Kami tidak ingin menulis surat yang penuh basa-basi. Terlalu banyak kata manis beredar di negeri ini, terlalu banyak janji dibacakan di atas podium, dan terlalu banyak narasi keberhasilan diproduksi untuk meyakinkan rakyat bahwa semuanya sedang baik-baik saja. Padahal, di luar panggung kekuasaan, ada kenyataan yang tidak bisa disembunyikan oleh pidato mana pun: negara ini sedang menghadapi persoalan serius yang menuntut keberanian untuk mengoreksi diri.
Ketika hutan terbakar, jangan hanya hitung berapa hektare yang menjadi abu. Hitung pula berapa banyak ruang hidup yang terancam, berapa banyak masyarakat yang menanggung dampaknya, dan berapa lama generasi mendatang harus membayar kerusakan yang bukan mereka perbuat. Karhutla bukan sekadar bencana alam yang datang tanpa sebab. Ia juga harus dibaca sebagai persoalan tata kelola lingkungan, pengawasan konsesi, penegakan hukum, dan keberanian politik untuk berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang merusak ekosistem.
Bapak Presiden, api tidak selalu membesar karena angin; terkadang ia membesar karena kelalaian yang dibiarkan berulang. Karena itu, jangan berhenti pada pemadaman. Usut penyebabnya, buka hasil pemeriksaan kepada publik, periksa tanggung jawab korporasi maupun pejabat yang terbukti lalai, dan tegakkan hukum tanpa melihat seberapa besar modal yang dimiliki pelakunya. Jangan sampai negara begitu perkasa ketika menertibkan rakyat kecil, tetapi mendadak kehilangan keberanian ketika harus menyentuh kepentingan pemilik modal.
Kami ingin bertanya: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dijalankan? Untuk rakyat yang membutuhkan pendidikan berkualitas, atau untuk laporan keberhasilan yang harus terus terlihat mengesankan? Untuk masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, atau untuk proyek-proyek besar yang keberhasilannya lebih dahulu diumumkan daripada dievaluasi? Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa semua kebijakan gagal. Ini adalah tuntutan agar setiap kebijakan dibuktikan manfaatnya, setiap anggaran dipertanggungjawabkan, dan setiap penyimpangan ditindak tanpa kompromi.
Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh menjadi panggung pencitraan yang kebal evaluasi. Gizi anak memang penting, tetapi begitu pula kualitas sekolah, kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan, dan kesempatan belajar yang setara. Koperasi Desa Merah Putih pun tidak boleh berhenti sebagai nama besar dalam dokumen pembangunan. Ia harus memperkuat ekonomi masyarakat, transparan dalam pengelolaan, serta benar-benar menjawab kebutuhan desa. Program prioritas tidak boleh berubah menjadi prioritas untuk membela program itu sendiri ketika kritik datang.
Di sinilah carut-marut tata kelola negara harus dibicarakan secara terbuka. Ketika rakyat mempertanyakan kebijakan, jawab dengan data. Ketika mahasiswa mengkritik kekuasaan, hadapi dengan argumentasi. Ketika masyarakat menuntut keadilan ekologis, hadirkan penegakan hukum. Jangan perlakukan kritik sebagai gangguan terhadap stabilitas, sebab stabilitas yang dibangun dengan membungkam pertanyaan hanyalah ketenangan semu. Demokrasi bukan upacara untuk mengesahkan kehendak penguasa; demokrasi adalah mekanisme untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Kami tidak meminta Presiden menjadi manusia tanpa kesalahan. Kami menuntut pemerintahan yang berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Sebab, yang berbahaya bukan hanya kebijakan yang keliru, melainkan kekuasaan yang terlalu sibuk membenarkan dirinya sendiri hingga tidak lagi mampu mendengar kenyataan. Kritik adalah alarm demokrasi. Mengabaikannya tidak akan menghilangkan masalah; hanya membuat masalah itu tumbuh tanpa pengawasan.
Dan kepada siapa pun yang menganggap kritik semacam ini sebagai kebencian, kami tegaskan: mencintai Indonesia tidak berarti wajib memuji pemerintah. Nasionalisme tidak diukur dari seberapa keras seseorang membela penguasa, melainkan dari keberaniannya mempertahankan kepentingan publik, bahkan ketika kepentingan itu berbenturan dengan keputusan pemerintah. Kami tidak sedang memusuhi negara. Justru karena negara ini milik rakyat, kami menolak membiarkan kekuasaan merasa dirinya lebih besar daripada kepentingan rakyat.
Bapak Presiden, sejarah tidak akan menilai pemerintahan hanya dari apa yang dibangun, tetapi juga dari apa yang dibiarkan hancur.Hutan yang kehilangan perlindungan, pendidikan yang kehilangan prioritas, hukum yang kehilangan ketegasan, dan demokrasi yang kehilangan keberanian untuk berbeda pendapat akan menjadi catatan yang tidak bisa dihapus dengan slogan pembangunan.
Maka, surat cinta ini tidak membawa bunga. Ia membawa pertanyaan yang harus dijawab, kritik yang harus ditanggapi, dan tuntutan yang harus diwujudkan. Hentikan karhutla hingga ke akar persoalannya. Benahi tata kelola lingkungan. Pastikan anggaran publik dapat diawasi. Evaluasi program yang tidak mencapai tujuannya. Lindungi kebebasan sipil. Dan buktikan bahwa keberpihakan kepada rakyat bukan sekadar kalimat dalam pidato kenegaraan.
Sebab, rakyat bukan penonton dalam republiknya sendiri. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pemegang mandat.
Jika hutan terus terbakar, kami akan terus bertanya siapa yang bertanggung jawab. Jika kebijakan melenceng dari kepentingan publik, kami akan terus mengkritiknya. Jika kekuasaan lupa pada mandatnya, kami akan terus mengingatkannya—melalui tulisan, diskusi, konsolidasi, dan aksi damai yang berpijak pada hak konstitusional warga negara.
Bukan karena kami membenci Presiden. Melainkan karena kami menolak Indonesia diperlakukan sebagai milik segelintir kepentingan.
Jangan minta rakyat terus percaya hanya karena kalian terus berjanji. Berikan alasan yang nyata bagi rakyat untuk percaya.
