KABARTA.ID, BONE— Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone tahun 2026 kembali berlangsung ketat.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang Banggar DPRD Bone, Selasa (25/11/2025), sejumlah anggota Banggar mendesak pemerintah daerah mengutamakan pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) ketimbang pembangunan infrastruktur jalan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bone yang juga Ketua Banggar, Andi Tenri Walinonong, didampingi anggota Banggar lainnya. Dari pihak eksekutif hadir Ketua TAPD Bone, Andi Saharuddin, S.STP., M.Si., bersama jajaran.
Dalam forum tersebut, Anggota Banggar Fraksi Golkar, A. Muh. Idris Rahman, menegaskan bahwa program pelayanan kesehatan UHC Non-Cut Off atau layanan istimewa harus menjadi prioritas utama pada 2026. Ia menilai pembangunan jalan tidak lebih mendesak dibanding kebutuhan kesehatan masyarakat.
“Kita utamakan UHC istimewa ini daripada membangun jalan dan jembatan dulu. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melewati jalan mulus,” ujar legislator yang akrab disapa Andi Alang itu.
Senada dengan itu, Anggota Banggar lainnya, A. Muh. Salam Lilo AK, menilai UHC Non-Cut Off memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Bone. Menurutnya, program tersebut langsung menyasar sekitar 800 ribu jiwa warga Bone.
“Kalau kita UHC non cut off, kita bisa bantu masyarakat kita 800 ribu jiwa secara langsung, daripada membangun jalan yang hanya bisa sampai 20 kilometer,” tegas Lilo AK.
Ia bahkan mengungkapkan adanya warga yang terpaksa pulang dari Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya layanan. “Ini kesenjangan sosial terjadi terus setiap hari,” tambahnya.
Lilo juga menilai pelayanan kesehatan gratis di Bone mengalami kemunduran dibanding periode pemerintahan sebelumnya. Dengan keterbatasan anggaran, ia meminta Pemkab Bone realistis dalam menentukan skala prioritas.
Hal senada disampaikan Anggota Banggar Mulham Natsir yang mengaku hampir setiap hari menerima keluhan warga terkait BPJS Kesehatan yang tidak aktif. “Hampir setiap hari kita mendapatkan laporan dari masyarakat soal BPJS tidak aktif,” katanya.
Banggar DPRD Bone berharap Pemda dapat menyesuaikan alokasi anggaran sehingga UHC Non-Cut Off bisa kembali berjalan penuh pada 2026, demi memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.
(Ju)*
