KABARTA.ID, WATAMPONE- Komisi IV DPRD Bone yang mitra kerjanya dengan Dinas Sosial Bone melaksanakan rapat kerja membahas polemik penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sebelumnya oknum pegawai yang menjabat Kabid Dinas Sosial Bone H.Faisal, menuduh anggota Komisi IV mencari untung dalam penyaluran BPNT dengan mengusulkan suplier atau penyalur.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Ketua Komisi IV DPRD Bone dr A Ryad Baso Padjalangi di ruang komisi, Jumat (16/10/2020).
Hadir pula Kepala Dinas Sosial Bone A Promal Pawi bersama staf.
Ketua Komisi IV DPRD Bone dr A Ryad Baso Padjalangi bersama dengan sejumlah anggota Komisi IV geram atas adanya tuduhan terhadap Komisi IV DPRD Bone dibalik pengusulan suplier.
“Ulah oknum di dinas sosial Bone membawa nama instansi DPRD Bone dalam penunjukan suplier harus diperjelas, dalam rapat ini saya mau cari apa dasarnya hingga disebut nama pimpinan komisi IV, bawa bawa nama DPRD,” kata dr A Ryad Baso Padjalangi mengawali rapat.
“Jika memang ada anggota Komisi IV DPRD Bone ambil untung dalam penunjukkan suplier apa bukti buktinya, sebutkan orangnya, di Komisi IV ada 10 anggota dan satu koordintor komisi,”kata ketua Fraksi Golkar Bone ini.
Anggota Komisi IV lainnya, Andi Akhiruddin yang namanya ikut disebut juga sebagai dalang penunjukan suplier mengaku tuduhan itu hanyalah fitnah.
“Disampaikan bahwa saya yang mengendalikan dinas sosial, apa apaan ini nama saya ini selalu disebut. saya tidak pernah intervensi Dinas Sosial. Saya tidak pernah sekalipun menelpon untuk mengusulkan suplier,” A Baso Ari, sapaan Andi Akhiruddin.
“Tolong bapak Kadis, Kabid yang bersangkutan diklarifikasi kenapa langsung sebut nama apa,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh A Muh Salam, Wakil Ketua Komisi IV yang namanya ikut disebut turut terlibat dalam penunjukan penyalur BPNT.
“Terkait nama saya juga yang disebut masuk disitu dalam penyalur BNPT, dua suplier yang ditunjuk saya kenal saja tidak. Demi Allah. Apalagi menikmatinya,” kata Lilo, sapaan A Muh Salam.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Bone A Promal Pawi mengaku heran atas ulah oknum pegawainya di Dinas Sosial.
Bahkan kata dia, Bapak Kabid HF sudah jarang masuk kantor kurang lebih satu bulan menjelang pensiun.
“Saya sudah hubungi ini bapak Kabid. Saya juga heran ini bapak Kabid kami sudah undang rapat di sini, chat WA juga tidak dibalas,” kata Promal Pawi.
Namun sepengetahuan A Promal Pawi penunjukan suplier BNPT penunjukannya oleh Sekretariat Daerah Provinsi.
“Terus terang tidak ada yang kami tahu ada anggota dewan yang jadi pengusul suplier, penunjukan suplier ini kewenangan dari provinsi,” kata Promal Pawi.(AJ).
