KABARTA.ID, BONE— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi memulai tahapan awal pengadaan lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) baru di Kabupaten Bone.
Langkah awal ini ditandai dengan pelaksanaan pertemuan pemberitahuan awal yang digelar di Balai Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Selasa (21/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bone, DR. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., bersama Tim Pengadaan Tanah Provinsi Sulsel yang dipimpin oleh Plt. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S., selaku Ketua Tim.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 30 pemilik lahan yang terlibat dalam rencana pengadaan tanah ini. Ia meminta seluruh pihak untuk menjaga kekompakan dan menerima hasil penilaian harga yang akan ditetapkan oleh tim independen.
“Kami berharap semua pemilik lahan dapat menerima hasil penilaian sesuai harga yang telah ditetapkan. Jangan sampai karena kurangnya kekompakan, program penting ini justru berpindah ke daerah lain,” tegasnya.
Andi Akmal menekankan bahwa pembangunan SMA tersebut akan menjadikan Kecamatan Ponre sebagai pusat pendidikan baru di wilayah Bone bagian selatan. Selain memperkuat akses pendidikan, proyek strategis ini juga diproyeksikan membuka lapangan pekerjaan selama masa konstruksi serta menggerakkan roda ekonomi lokal, khususnya sektor jasa, perdagangan, dan transportasi.
“Ini bukan hanya soal pembangunan sekolah, tetapi juga tentang bagaimana kita membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia memastikan Pemkab Bone berkomitmen menjalankan seluruh proses secara transparan, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, mewakili Gubernur Sulsel, Ketua Tim Pengadaan Tanah Andi Bakti Haruni menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tahapan pertama, yakni Pemberitahuan Awal kepada masyarakat terkait rencana pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
“Kami telah memasuki tahap persiapan, di mana hasil akhirnya adalah persetujuan dari para pemilik lahan,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sulsel telah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk proyek ini. Jika anggaran memungkinkan, proses pembayaran ditargetkan dapat mulai dilakukan tahun ini.
Lebih lanjut, ia merinci alur tahapan pengadaan tanah, dimulai dari Pendataan Awal, Konsultasi Publik untuk validasi data, hingga tahap Persetujuan dan Penetapan Lokasi. Untuk menjamin keadilan harga, tim penilai independen akan dilibatkan dan dipastikan bukan berasal dari pihak pemerintah maupun pemilik lahan.
“Ini agar proses penilaian harga tanah berjalan objektif dan adil, dan pemerintah tidak menetapkan harga secara sepihak,” jelasnya.
Ia menyebut, sesuai arahan Gubernur Sulsel, seluruh proses pengadaan tanah ditargetkan rampung paling lambat akhir November 2025.
Setelah melalui pemaparan dan sesi dialog, para pemilik lahan yang hadir secara prinsip menyatakan persetujuan atas rencana pengadaan lahan dan siap melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sulsel, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulsel, perwakilan ATR/BPN Bone, Kadis Perkimtan Bone, Camat Ponre, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda setempat.
(Ju)*
