KABARTA ID, BONE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Laporan dilakukan oleh Aliansi Rakyat Bone terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran yang dinilai merugikan negera.
Dalam laporan yang ditandatangani dua perwakilan Aliansi Rakyat Bone Menggugat yakni A Fatmasari dan Mukhawas Rasyid.
Dalam laporan yang diterima Staf KPK, Lintang P tercantum beberapa item dugaan tindak penyalahgunaan anggara menggunakan APBN DAU Earmarking Tahun Anggaran 2023 sekitar dengan total Rp17 Miliar.
Selain itu ada dugaan penyimpangan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti Kantor Polres Bone, Kantor Kejaksaan Bone, Kantor Bupati Bone, dan Kantor Pemda Kabupaten Bone. “Pemkab Bone resmi terlapor di KPK terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran,” tulis, Andi Takdir salah seorang dari rombongan Aliansi Rakyat Bone.
Sementara itu A Fatmasari Rahman kepada awak media mengatakan, bahwa laporan tersebut dibuat disertai dengan bukti-bukti untuk membantu KPK dalam mengungkap kasus.
“Jadi bukan hanya laporan, di sini kami dari Aliansi Rakyat Bone Menggugat tentu memiliki bukti dan dasar yang kuat untuk bersama-sama dengan KPK mengungkap kasus,” tukasnya.
Dia pun mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kasus sehingga terproses dengan sesuai yang diharapkan.
“Ini untuk menyelamatkan daerah yang kita cintai dari dugaan tindakan penyalahgunaan anggaran. Jadi kita awasi dan bantu KPK untuk melakukan pengungkapan,” tutup, Ketua Srikandi Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) Sulawesi Selatan ini.
