Balikpapan – Implementasi Perencanaan Pembangunan melalui pemetaan Data Desa Presisi (DDP) terus dipercepat dan diperkuat. Sebagai dasar, data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka acara Monitoring, Evaluasi dan Pra Lapotan Data Desa dan Kelurahan Presisi.
Kegiatan yang digelar di The Royal Suite Hotel Balikpapan pada Senin (29/01/2024) ini dihadiri puluhan peserta. Nampak hadir Bupati PPU Makmur Marbun, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan 1 Timur M Syirajuddin, Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Pimpinan atau perwakilan dari Perangkat Daerah di Kaltim, serta Lurah dan Camat di Kabupaten PPU. Acara ini pun diisi dengan pemaparan pelaksanaan kegiatan Data Desa Presisi oleh Sofyan Sjaf.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi telah menggandeng berbagai lembaga dan institusi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi
Akmal menekankan pentingnya data yang akurat dan terperinci sebagai dasar untuk pembangunan. Dengan memiliki data yang presisi, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
“Kami yakin bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk IPB, akan membantu kami dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim,” tambah Pj Gubernur Akmal Malik.
Dituturkan pria asal Sumatera Barat ini, DDP menjadi pondasi yang harus kuat dan anyar karena dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat tentang kondisi desa atau kelurahan merupakan dasar yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kemudian, dengan memiliki data yang presisi pula, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, begitupula untuk pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan.
“Data yang presisi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang kebijakan,” imbuhnya lagi.
Secara keseluruhan, Data Desa Presisi menjadi pondasi karena memberikan informasi yang kritis dan terukur untuk mendukung upaya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis bukti di tingkat desa atau kelurahan.
Kegiatan ini pun, diharapkan sebagai tindak lanjut untuk terus menegaskan komitmen dalam menggunakan data yang akurat dan terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
