Opini

OPINI : Politik di Balik Antrean Berobat: Kartu JKN Aktif Belum Cukup

67
×

OPINI : Politik di Balik Antrean Berobat: Kartu JKN Aktif Belum Cukup

Sebarkan artikel ini

Oleh: Kurniawati
Mahasiswa Program Doktoral Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia

OPINI— Bayangkan dua orang dengan penyakit yang sama dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sama. Yang satu berobat di fasilitas dekat rumah. Yang lain menempuh perjalanan berjam-jam dan kehilangan penghasilan sehari. Kartu mereka setara, tetapi kesempatan mereka untuk sembuh tidak.

Sebagai mahasiswa doktoral kesehatan masyarakat, saya melihat perbedaan ini sebagai hasil keputusan politik. Siapa yang dibantu iurannya, di mana dokter ditempatkan, dan bagaimana anggaran dibagi menentukan apakah seseorang dilayani tepat waktu. Karena itu, keadilan kesehatan perlu dinilai dari kesempatan nyata warga untuk mendapat pelayanan sesuai kebutuhannya.

JKN memperluas perlindungan, tetapi kepesertaan perlu dijaga
Sejak 2014, JKN menghimpun iuran dari berbagai kelompok peserta, sementara pemerintah pusat membayar iuran bagi warga yang memenuhi kriteria Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut saya, ini wujud gotong royong. Saat seseorang sakit, dana bersama ikut membiayai pelayanannya, sehingga kemampuan membayar tidak sepenuhnya menentukan apakah ia bisa berobat.

Capaiannya besar. Pada akhir Desember 2025, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat 282,74 juta orang terdaftar sebagai peserta, setara 98,1 persen penduduk. Per 30 September 2026, BPJS Kesehatan mencatat 284,72 juta peserta. Namun hanya 233,52 juta orang, atau 81,0 persen penduduk, yang berstatus aktif pada akhir 2025. Sekitar 49,22 juta peserta nonaktif. (Rincian peserta aktif memakai data Desember 2025 karena data September 2026 hanya menyebut jumlah peserta secara keseluruhan.)

Selisih ini penting karena menyangkut kesinambungan perlindungan. DJSN membedakan peserta yang nonaktif karena menunggak dan yang nonaktif karena status kepesertaannya berubah. Warga yang kesulitan membayar perlu dibantu mengetahui apakah mereka berhak atas bantuan iuran. Warga yang berganti pekerjaan perlu dibantu memperbarui kepesertaannya. Tingginya angka pendaftaran harus diikuti upaya menjaga kepesertaan tetap aktif.

Anggaran menunjukkan prioritas
Pemerintah daerah bisa memilih membangun fasilitas, menambah tenaga, memperbaiki ketersediaan obat, atau menanggung transportasi rujukan. Pilihan terbaik bergantung pada masalah setempat. Puskesmas yang ruang periksanya sudah layak tetapi sering kekurangan tenaga mungkin lebih terbantu oleh anggaran untuk mempertahankan tenaganya. Untuk memilih dengan tepat, pemerintah daerah perlu tahu mengapa warga menunda berobat atau gagal menyelesaikan rujukan.

Data Kementerian Kesehatan pada Juli 2026 menunjukkan 95,4 persen puskesmas sudah memiliki dokter, tetapi baru 62,6 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga medis dan kesehatan yang dipantau. Artinya, penempatan dokter saja belum cukup. Tenaga farmasi, gizi, dan laboratorium juga dibutuhkan. Jika semua itu hanya tersedia di fasilitas yang jauh, warga menanggung waktu dan biaya tambahan. Maka waktu tempuh dan ketersediaan transportasi harus jadi pertimbangan dalam menempatkan tenaga.

Dua penelitian terbaru memperkuat hal ini. Sujarwoto dan kolega (2026), memakai data Susenas 2023, menemukan 48,3 persen responden berasuransi yang berobat jalan tidak menggunakan JKN pada kunjungan itu. Untuk rawat inap angkanya 11,0 persen. Setelah faktor lain diperhitungkan, warga perdesaan lebih sering tidak memakai JKN untuk rawat jalan dibanding warga perkotaan. Pemerintah daerah patut menelusuri sebabnya, apakah jam layanan, jarak, atau urusan administrasi.

Solikha dan kolega (2026), yang menganalisis data sampel JKN 2023, menemukan variasi antarwilayah pada rawat inap yang sebenarnya bisa dicegah lewat pelayanan primer. Angka yang rendah tidak otomatis berarti baik. Di wilayah yang sulit dijangkau, sedikitnya rawat inap bisa berarti warga tidak sanggup mencapai rumah sakit. Keputusan anggaran perlu membaca data penggunaan layanan bersama data kebutuhan dan hambatan warga.

Siapa yang didengar
Desentralisasi memberi daerah ruang menyesuaikan program. Kabupaten dengan desa tersebar dapat memprioritaskan layanan keliling atau transportasi rujukan. Daerah perkotaan dapat memperpanjang jam layanan agar pekerja bisa berobat. Tetapi kemampuan daerah berbeda-beda. Pemerintah pusat perlu menjamin standar pelayanan dasar dan mendukung lebih besar daerah yang sulit memenuhinya, sementara daerah menentukan caranya sesuai jarak antardesa, kondisi transportasi, dan kebutuhan penduduk.

Politik juga tampak dari suara siapa yang masuk dalam perencanaan. Rapat di pusat kabupaten pada jam kerja menyulitkan warga desa terpencil dan pekerja harian untuk hadir. Akibatnya, masalah yang paling sering terdengar belum tentu yang paling berat. Pertemuan di desa dan kanal pengaduan yang bisa dipakai tanpa internet dapat membantu menangkap masalah yang luput dari laporan rutin. Setelah itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan usulan mana yang ditindaklanjuti dan mengapa.

Mengukur keadilan dari perjalanan pasien
Saya mengusulkan agar evaluasi sistem kesehatan tidak berhenti pada data kepesertaan. Pemerintah daerah dapat memantau jumlah peserta aktif, waktu tempuh ke fasilitas, ketersediaan tenaga, dan proporsi pasien yang berhasil menyelesaikan rujukan, dirinci per kecamatan dan kelompok sosial agar angka rata-rata kabupaten tidak menutupi kesenjangan.

Jika banyak pasien dari satu kecamatan gagal menyelesaikan rujukan, penyebabnya bisa ditelusuri: biaya perjalanan, jadwal layanan, atau hal lain.
Hasil evaluasi seharusnya memengaruhi anggaran tahun berikutnya. Jika masalahnya biaya perjalanan, dukungan transportasi bisa dipertimbangkan. Jika tenaga sering berpindah, kondisi kerja, tempat tinggal, dan peluang karier mereka perlu ditinjau. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, keadilan berarti dukungan yang sesuai dengan besarnya hambatan. Dua daerah berpenduduk sama bisa membutuhkan anggaran berbeda karena biaya menjangkau warganya berbeda.

Ukuran ini juga berlaku untuk layanan kesehatan jiwa. Pasien yang tinggal jauh dari rumah sakit mungkin datang sekali berkonsultasi, lalu tidak kembali karena ongkos. Jika evaluasi hanya mencatat kunjungan pertama, hambatan untuk melanjutkan perawatan tidak akan terlihat.

Tindak lanjut di puskesmas melalui koordinasi dengan rumah sakit layak dipertimbangkan, lalu dinilai apakah membantu pasien melanjutkan perawatan lebih dekat dari rumah.

Penutup
Politik memengaruhi akses kesehatan lewat aturan kepesertaan, pembagian anggaran, penempatan tenaga, dan penentuan siapa yang didengar. JKN sudah memperluas perlindungan, tetapi kepesertaan yang aktif dan kemampuan menjangkau layanan masih perlu dijaga. Bagi saya, kebijakan kesehatan berhasil bila warga mendapat pelayanan yang dibutuhkan tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau, dan dengan perlakuan yang bermartabat.
Sumber

Agustina et al. (2019); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; DJSN (2026); BPJS Kesehatan (2026); Kementerian Kesehatan RI (2026); Sujarwoto et al. (2026); Solikha et al. (2026).

(Ju)*

Baca Juga:  OPINI : Songsong Tahun 2022, Perlu Langkah Strategis Kuasa Pengguna Anggaran

Tinggalkan Balasan