Oleh Darwis Tahang
Prakitisi Hukum
OPINI — Persoalan surat penyetaraan pendidikan Gibran perlu dilihat terlebih dahulu dari persyaratan hukum yang berlaku. Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau sekolah lain yang sederajat. Kata tamat dalam ketentuan tersebut mempunyai arti penting.
Persyaratan yang diminta bukan sekadar pernah mengikuti pendidikan, melainkan telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan. Dengan demikian, ada dua hal yang harus dibuktikan: pendidikan tersebut telah diselesaikan dan jenjangnya diakui setara dengan SMA atau sederajat.
Persyaratan itu juga berlaku bagi mereka yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Pemerintah menyediakan mekanisme penyetaraan untuk mengakui kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari sistem pendidikan negara lain. Namun, penyetaraan pada dasarnya bukan proses yang menciptakan kualifikasi pendidikan baru. Mekanisme tersebut bertujuan mengakui dan menentukan kesetaraan kualifikasi yang telah diperoleh seseorang.
Karena itu, sebelum suatu pendidikan dinyatakan setara dengan SMA, harus terlebih dahulu ada dasar yang cukup untuk membuktikan bahwa jenjang pendidikan yang bersangkutan telah diselesaikan.
Dalam konteks itulah dokumen pendidikan perlu dibaca berdasarkan fungsi dan kekuatan pembuktiannya. Certificate of Attendance menerangkan keikutsertaan atau kehadiran seseorang dalam kegiatan pendidikan, sedangkan Academic Records dan Explanation of Grades memberikan informasi mengenai riwayat serta hasil belajarnya.
Dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi bukti pendukung, tetapi tidak serta-merta membuktikan bahwa pendidikan telah ditamatkan. Bukti penyelesaian pendidikan tidak harus selalu bernama ijazah; dapat berupa diploma, sertifikat, atau dokumen resmi lain yang diterbitkan oleh lembaga atau otoritas berwenang. Yang terpenting bukan nama dokumennya, melainkan apakah secara substansi dokumen itu membuktikan bahwa jenjang pendidikan telah diselesaikan.
Atas dasar itu, kewenangan kementerian untuk menerbitkan surat penyetaraan harus dibedakan dari terpenuhinya persyaratan untuk memperole surat tersebut. Pejabat yang berwenang memang mempunyai kewenangan menerbitkan surat penyetaraan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan sesuai ketentuan dan berdasarkan dokumen yang memadai.
Keabsahan surat tidak cukup dinilai dari siapa yang menerbitkannya.
Perlu diperiksa pula apakah prosedur telah dipenuhi dan apakah dokumen yang dijadikan dasar benar-benar mendukung kesimpulan bahwa pendidikan pemohon telah selesai dan layak disetarakan.
Kerangka hukum tersebut menjadi dasar untuk menelaah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Fokus pembahasan ini bukan keaslian ijazah Gibran secara umum, melainkan kecukupan dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan pada 2019.
Oleh karena itu, penilaiannya harus bertolak dari ketentuan yang berlaku ketika permohonan diproses dan surat diterbitkan. Dokumen yang baru muncul kemudian tidak dapat begitu saja diperlakukan seolah-olah telah menjadi dasar penerbitan pada waktu itu.
Demikian pula, kemampuan seseorang menunjukkan bukti pendidikan pada saat ini merupakan persoalan yang berbeda dari pertanyaan apakah dokumen yang diajukan pada 2019 telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat penyetaraan.
Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Keterangan para pihak dan dokumen yang diajukan memperlihatkan adanya pertanyaan mengenai fungsi serta kekuatan bukti Certificate of Attendance, Academic Records, dan Explanation of Grades.
Pokok persoalannya bukan sekadar apakah dokumen-dokumen itu tersedia, melainkan apakah isinya cukup untuk membuktikan bahwa pendidikan yang ditempuh telah diselesaikan sehingga dapat disetarakan dengan jenjang SMA atau sederajat.
Namun, pembahasan dalam persidangan harus dibedakan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. Permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Dengan demikian, uraian mengenai dokumen pendidikan dalam persidangan tidak dapat langsung dimaknai sebagai amar yang membatalkan surat penyetaraan. Bagian ini penting karena menunjukkan adanya persoalan mengenai kecukupan dokumen, tetapi putusan MK sendiri tidak menjatuhkan pembatalan terhadap surat tersebut.
Perkembangan hukum berikutnya terjadi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Berbeda dengan perkara di Mahkamah Konstitusi, perkara di MA ini secara langsung menguji keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dalam putusannya, MA tidak hanya membahas persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga terlebih dahulu menjelaskan dasar kewenangan peradilan tata usaha negara untuk melakukan koreksi terhadap keputusan administrasi yang dinilai menimbulkan pelanggaran hukum.
Salah satu pertimbangan MA berkaitan dengan kewenangan korektif dan remedial peradilan TUN. MA berpendapat bahwa keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, baik dari sisi subjek, objek, maupun tenggang waktu, tidak serta-merta menghilangkan kewenangan peradilan TUN untuk memeriksa dan menghentikan akibat dari pelanggaran administrasi yang kemudian diketahui.
MA juga menilai persoalan persyaratan administrasi tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan peserta pemilu, tetapi berkaitan dengan kepentingan warga negara dalam pelaksanaan hak memilih dan dipilih.
Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MA menempatkan putusan MK tersebut sebagai fakta hukum baru yang mengubah keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa.
Atas dasar perubahan keadaan hukum itu, MA berpendapat terdapat alasan untuk mengesampingkan eksepsi tergugat mengenai kedaluwarsa gugatan dan kurangnya pihak. MA kemudian melakukan pengujian terhadap substansi surat penyetaraan yang menjadi objek sengketa.
Setelah menjelaskan dasar kewenangan dan keadaan hukum tersebut, MA masuk pada persoalan pokok, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa Certificate of Attendance, Academic Records, Explanation of Grades, dan dokumen lainnya tidak membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadirannya dalam perkuliahan. MA juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan SMA, SMK, atau sekolah yang sederajat.
Dari penilaian terhadap dokumen itulah MA sampai pada kesimpulan mengenai pelanggaran asas kecermatan formal. Menurut MA, penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan pendidikan nasional, tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar, merupakan tindakan yang tidak cermat karena memengaruhi fakta materiil yang menjadi dasar suatu keputusan.
Artinya, persoalan yang dinilai MA bukan sekadar kekurangan administratif dalam melengkapi berkas, melainkan tidak memadainya bukti mengenai fakta mendasar yang seharusnya dipastikan sebelum surat penyetaraan diterbitkan.
Pertimbangan tersebut kemudian dituangkan dalam amar putusan. MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, mengadili sendiri perkara tersebut, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, dan mewajibkan tergugat mencabut surat tersebut.
Dengan demikian, putusan MA tidak berhenti pada penilaian bahwa dokumen pendukungnya tidak memadai. MA menjatuhkan akibat hukum langsung terhadap surat yang menjadi objek sengketa, yaitu menyatakannya batal dan memerintahkan pencabutannya.
Pada bagian ini perlu dibedakan penggunaan istilah batal demi hukum dan membatalkan. Keduanya berkaitan, tetapi tidak selalu mempunyai arti dan akibat hukum yang sama. Batal demi hukum menunjuk pada akibat tidak sahnya suatu tindakan atau keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, membatalkan menunjuk pada tindakan hukum untuk meniadakan keberlakuan suatu keputusan. Dalam perkara ini, rumusan amar yang harus menjadi pegangan adalah bahwa MA menyatakan surat penyetaraan tersebut batal dan mewajibkan pejabat penerbit mencabutnya. Karena itu, kita sebaiknya tidak menyebut MA menggunakan rumusan “dianggap tidak pernah ada” apabila frasa tersebut tidak tercantum dalam amar putusan.
Lalu, bagaimana jika setelah putusan tersebut Gibran menunjukkan ijazah, sertifikat, atau dokumen pendidikan lain yang dianggap sah? Pertanyaan ini harus dijawab dengan membedakan dua persoalan. Dokumen tersebut mungkin relevan untuk membuktikan kualifikasi pendidikan seseorang. Akan tetapi, keberadaan dokumen yang ditunjukkan kemudian tidak otomatis mengubah dokumen apa yang dahulu menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pada 6 Agustus 2019. Terlebih lagi, dokumen baru tidak dengan sendirinya menghidupkan kembali surat yang telah dinyatakan batal oleh MA.
Putusan kasasi MA merupakan putusan akhir dalam jalur upaya hukum biasa dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.
Sementara itu, Pasal 116 mengatur mekanisme pelaksanaan putusan TUN, termasuk kewajiban pejabat untuk melaksanakan amar putusan. Dengan demikian, yang harus diperhatikan bukan hanya status putusan sebagai putusan kasasi, tetapi juga pelaksanaan kewajiban pencabutan yang telah diperintahkan MA.
Oleh sebab itu, jika pada kemudian hari ditunjukkan ijazah atau dokumen pendidikan lain, hal tersebut tidak dengan sendirinya mengubah amar Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Dokumen itu dapat dinilai dalam konteks pembuktian kualifikasi pendidikan atau kemungkinan proses administrasi yang berbeda, sepanjang tersedia dasar hukumnya.
Namun, hal itu merupakan persoalan tersendiri dan tidak dapat dipakai begitu saja untuk membenarkan kembali penerbitan surat tahun 2019 yang telah dinyatakan batal. Perubahan terhadap akibat hukum putusan harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia, bukan semata-mata melalui penunjukan dokumen baru.
Persoalan ini mengandung dua pertanyaan hukum yang harus tetap dibedakan. Pertama, apakah seseorang memiliki kualifikasi pendidikan yang memenuhi persyaratan? Kedua, apakah surat penyetaraan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 telah memenuhi ketentuan hukum dan didasarkan pada bukti yang cukup? Putusan MA dalam perkara ini menjawab pertanyaan kedua dengan menyatakan batal surat penyetaraan tersebut dan memerintahkan pencabutannya. Adapun pembuktian kualifikasi pendidikan seseorang merupakan persoalan yang berbeda dan tidak dengan sendirinya mengubah akibat hukum putusan tersebut.
