KABARTA.ID, PANGKEP— Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mendorong penguatan kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penanganan persoalan gizi, kesehatan ibu dan anak (KIA), serta kesehatan reproduksi.
Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Implementasi Jejaring Program Gizi, KIA, dan Kesehatan Reproduksi yang digelar Dinas Kesehatan Pangkep di Gedung Al Hamid, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Staf Ahli TP PKK Hj. Andi Yuliana, Kepala Dinas Kesehatan Hj. Herlina, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, TP PKK, kepala KUA, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, hingga pengelola klinik.
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menekankan pentingnya perhatian terhadap persoalan gizi sejak usia dini. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi memiliki keterkaitan erat dengan proses tumbuh dan perkembangan anak.
“Saya ingin sampaikan pentingnya masalah gizi ini bisa berdampak kepada anak-anak kita sekalian,” kata Yusran.
Ia meminta seluruh pihak yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya mengenai peran dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.
“Saya minta tolong kepada kita sekalian sebagai pemerintah, sebagai yang mempunyai ilmu, berikan edukasi yang baik kepada masyarakat bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya sejak dini,” ujarnya.
Yusran juga mengingatkan bahwa persoalan gizi dan kesehatan anak tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kebijakan dengan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
“Ini bukan hanya pekerjaan kesehatan, namun ini pekerjaan kita masing-masing sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Pangkep,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pangkep Hj. Herlina mengatakan, forum koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah seluruh sektor dalam menangani kesehatan ibu dan anak, termasuk pencegahan dan penanganan stunting.
“Hari ini pertemuan koordinasi jejaring lintas sektor, dari camat, PKK, dokter, pemilik klinik, puskesmas untuk memastikan bahwa penanganan kesehatan ibu dan anak kita lakukan bersama-sama. Bukan hanya Dinas Kesehatan dan puskesmas saja, tapi semua yang terkait, perangkat daerah terkait juga terlibat,” jelas Herlina.
Ia menyebut prevalensi stunting di Pangkep menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya menekan angka tersebut hingga mencapai zero stunting.
Menurut Herlina, kolaborasi lintas sektor selama ini telah dilakukan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
DP2KBP3A, misalnya, berkontribusi melalui program Bina Keluarga Balita dengan fokus pada penguatan pola asuh. Sektor ketahanan pangan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, sedangkan sektor perikanan berperan dalam mendorong konsumsi ikan sebagai salah satu sumber pangan bergizi.
“Program kesehatan, gizi dan kespro alhamdulillah selama ini sudah ada kerja sama yang baik lintas sektor. Tidak hanya kesehatan yang bergerak, tetapi masing-masing bergerak sesuai tupoksinya,” katanya.
Herlina menegaskan, kolaborasi tersebut perlu dijalankan secara konsisten dan disertai pemantauan berkala. Dengan demikian, setiap program dan intervensi yang dilakukan dapat dipastikan berjalan serta menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Yang kita butuhkan bukan hanya komitmen, tetapi perlu konsistensi pelaksanaan kegiatan ini. Semua kegiatan itu betul-betul kita lakukan dan termonitor dengan baik dan setiap bulan ada hasil pemantauan,” pungkasnya.
(MUN)*
