KABARTA.ID, BONE– Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Bone menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Andi Purnamasari Amier, dalam rapat paripurna DPRD Bone yang membahas pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Watampone, Rabu (8/7/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai prioritas pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengendalian intern serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kabupaten Bone untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi atas capaian PAD Kabupaten Bone tahun 2025 yang mencapai Rp366,04 miliar. Angka tersebut meningkat 30,59 persen atau sekitar Rp85,76 miliar dibandingkan realisasi PAD tahun 2024.
“Peningkatan PAD ini patut diapresiasi dan perlu terus ditingkatkan melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih optimal,” ujar Andi Purnamasari Amier.
Dalam sektor belanja daerah, Fraksi Gerindra meminta agar anggaran semakin berkualitas dan tepat sasaran dengan mengutamakan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pertanian, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perikanan, pemberdayaan UMKM, serta pelayanan dasar.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna menghindari keterlambatan kegiatan maupun penumpukan sisa anggaran yang berpotensi mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Selain itu, setiap perangkat daerah diharapkan menjadikan indikator kinerja sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra turut mendorong penguatan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam semangat kemitraan yang sejajar, saling mengawasi dan saling mengingatkan demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bone, didampingi Wakil Ketua DPRD Bone.
Turut hadir Bupati Bone, Wakil Bupati Bone, anggota DPRD Bone, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Bone.
(Ju)*
