KABARTA.ID, WATAMPONE— Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Bone menyatakan menerima dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi peraturan daerah.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, B.HA Halim Hasdin, SH, dalam rapat paripurna DPRD Bone yang dipimpin Ketua DPRD Bone didampingi para wakil ketua DPRD di ruang paripurna DPRD Bone, Watampone, Rabu (8/7/2026).
Rapat turut dihadiri Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Bone H. Andi Akmal Pasluddin, anggota DPRD Bone, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Bone.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PPP menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bone atas penjelasan yang dinilai komprehensif, transparan, dan akuntabel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PPP menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat basis data wajib pajak dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, termasuk pemanfaatan aset daerah secara maksimal, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
“Langkah ini penting dalam mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Bone yang berkelanjutan,” ujar Halim Hasdin saat membacakan pandangan fraksinya.
PPP juga mengapresiasi penjelasan pemerintah daerah terkait struktur Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Fraksi PPP menilai pengelolaan dana transfer yang diterima pada akhir tahun anggaran, termasuk untuk pembayaran THR, gaji ke-13, tunjangan guru ASN, dan Dana Alokasi Umum dengan penggunaan tertentu, telah dilakukan secara tepat dan akuntabel.
Selain itu, Fraksi PPP mendukung kebijakan pemerintah daerah yang telah menyelesaikan sebagian besar utang belanja melalui skema pembayaran berbasis sumber dana yang tepat. Menurut PPP, langkah tersebut mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, bertanggung jawab, dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
Fraksi PPP juga memberikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Bone dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Penerbitan Surat Perintah Bupati untuk percepatan penyelesaian temuan BPK dinilai sebagai bentuk komitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Temuan yang menjadi perhatian antara lain terkait tata kelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta penyelesaian administratif kelebihan pembayaran pada sejumlah paket pekerjaan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR).
PPP berharap pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh OPD guna meminimalkan risiko administratif dan mencegah terulangnya temuan yang sama pada masa mendatang.
Di akhir pandangannya, Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD serta mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone.
Dengan sikap tersebut, Fraksi PPP menyatakan menerima dan mendukung Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
(JU)*
#DPRDBone #FraksiPPP #APBDBone2025 #PADBone #SiLPA2025 #PemkabBone #BPKRI #ParipurnaDPRD #BoneBerAmal #BoneMaju #KemandirianFiskal #AkuntabilitasKeuangan
