OPINI — Kondisi perekonomian hari ini kembali menghadapkan kita pada realitas yang memprihatinkan. Lonjakan nilai tukar Dollar yang disertai dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ibarat pukulan ganda bagi masyarakat kelas bawah.
Di atas kertas, ini mungkin tampak sebagai angka-angka statistik makroekonomi, namun di akar rumput, fenomena ini adalah potret nyata dari meningkatnya beban hidup yang harus dipikul oleh buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, hingga para pelaku UMKM.
Sebagai mahasiswa Sosiologi Agama, kami melihat bahwa krisis ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Kebijakan ekonomi dan stabilitas pasar selalu membawa implikasi sosiologis yang mendalam, terutama terkait kesejahteraan mental, kohesi sosial, dan ketahanan moral masyarakat.
Merespons situasi ini, ada beberapa poin esensial yang patut menjadi perhatian kita bersama:
Siklus Ketimpangan yang Kian Melebar: Kenaikan harga BBM selalu memicu efek domino berupa lonjakan harga barang pokok (inflasi). Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, situasi ini memaksa mereka memangkas kebutuhan mendasar seperti nutrisi dan pendidikan, yang dalam jangka panjang memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Ancaman terhadap Kerawanan Sosial: Tekanan ekonomi yang terlalu berat berpotensi memicu peningkatan angka kriminalitas, keretakan domestik, dan memudarnya modal sosial (social capital) seperti budaya gotong royong, karena setiap individu dipaksa berjuang secara ekstrem demi bertahan hidup (survival mode).
Ujian Etika Kebijakan Publik: Dari perspektif sosiologi agama, setiap kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan harus berlandaskan pada kemaslahatan umat (maslahat al-ammah). Negara memiliki tanggung jawab moral untuk hadir sebagai pelindung kelompok rentan (mustad’afin), bukan justru membiarkan mekanisme pasar bebas memperparah penderitaan rakyat kecil.
Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis yang konkret, mulai dari efisiensi anggaran non-prioritas, penguatan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, hingga intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kebijakan ekonomi harus didesain dengan hati nurani, menempatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan politik maupun korporasi.
Melalui rilis ini, HMPS Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar menyatakan sikap untuk konsisten berdiri bersama rakyat kecil, mengawal roda kebijakan, dan menyuarakan keadilan sosial demi tatanan masyarakat yang lebih manusiawi dan bermartabat.
Gowa, 12 Juni 2026
Hormat kami,
Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sosiologi Agama
UIN Alauddin Makassar (UINAM)
Andi Saldi
Ketua Umum HMPS Sosiologi Agama
