KABARTA.ID, SINJAI— Suasana depan Gedung DPRD Sinjai pada Senin (1/9/2025) memanas. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI) dan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) tumpah ruah, menuntut kejelasan terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat.
Mereka datang dengan membentangkan spanduk, poster, serta berorasi bergantian di atas mobil komando.
Teriakan yel-yel perjuangan menggema, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit.
Namun, harapan untuk mendapat jawaban lugas dari pemerintah daerah justru berujung kekecewaan dari warga dan Netizen.
Pasalnya, Bupati Sinjai Hj.Ratnawati dinilai melakukan pembohongan publik terkait kenaikan pajak di Kabupaten yang mempunyai sematan ‘Bersatu’ itu.
“Saya baca di media kalau Bupati memastikan PBB PP tidak naik alias gratis, namun faktanya PBB PP di Sinjai tetap naik.
PBB PP tahun lalu (2024) saya bayarnya kurang lebih 35 ribu, dan tahun ini (2025) saya bayar PBB PP sebanyak Rp.45 ribu sekian,” kata Arifin, warga Bongki.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menuai sorotan.
Pasalnya, pernyataan Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif yang menegaskan tidak ada kenaikan PBB-P2 tahun 2025 dianggap bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Penegasan Bupati disampaikan langsung di hadapan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sinjai saat menggelar demonstrasi menolak isu kenaikan pajak daerah, Senin (1/9/2025).
“Saya menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sinjai pada tahun 2025,” tegas Bupati Sinjai Hj Ratnawati di hadapan demonstran.
Sementara, Rahmat, warga Lappa meminta agar pemimpin daerah lebih mengedepankan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kenaikan PBB PP.
“Kami kan hanya ingin kejelasan sama pemerintah. Dan harapan kami kepada pemerintah tentu kejujuran. Intinya sih
jangan suka bohongi rakyat,” ujarnya,Selasa (2/9/2025).
Lanjut dikatakan ahli hukum itu mengatakan, pemimpin daerah seharusnya menjadi teladan, bukan sekadar menenangkan massa dengan kata-kata yang tidak sejalan dengan kenyataan.
“Kasian ratusan mahasiswa datang dengan serius, menuntut penjelasan. Tapi malah dipermainkan. Ini sebenarnya penghinaan terhadap gerakan mahasiswa dan juga rakyat Sinjai,” tegasnya.
Aksi 1 September 2025 dari tiga organisasi kemahasiswaan itu
berlangsung di 3 titik, diantaranya di depan kantor Polres Sinjai, DPRD dan Tugu bambu di jalan persatuan Raya.
Di kantor DPRD sempat memanas setelah mahasiswa hendak merangsek masuk ke gedung, namun saja pagar betis dari kepolisian resor Sinjai menghalau tindakan ratusan mahasiswa sehingga terpantau Kapolres Sinjai menggebuk mahasiswa dengan tongkat. (Bgs)
