KABARTA ID, BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih kurang maksimal dalam menjalankan penegakan perda.
Padahal anggarannya mencapai ratusan juta namun nyata yang tampak hanya menertibkan baliho saja.
Bakhtiar menyebutkan Satpol PP sebagai instansi mandul dalam menjalankan tugas pokoknya terutama dalam menindaki aksi pelanggaran perda.
Menurutnya, anggaran yang digunakan oleh Satpol PP hanya terlihat untuk menurunkan baliho saja tanpa ada tindakan yang lebih signifikan.
“Kerja mereka hanya menurunkan baliho, anggaran yang digunakan kelihatannya hanya untuk itu. Harus ada langkah preventif yang dilakukan,” kata Bakhtiar.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap Kepala Satpol PP, mengingat maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) di Bontang yang tidak tersentuh oleh penegakan aturan.
“Salah satu THM di Kota Bontang marak, tapi tidak pernah ada laporan bahwa THM tersebut disegel oleh Satpol PP,” ujarnya.
Apalagi penjualan minuman keras (miras) di Bontang semakin marak dan hal ini menjadi pintu masuk terjadinya kriminalitas.
“Pak Wali, marak penjualan miras di Bontang. Itu pintu masuk terjadinya kriminalitas, jadi Satpol PP harus bertindak. Seperti di THM Happy Puppy dan Gembira, tiap malam orang dugem di situ ada pelanggaran perda,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Walikota Bontang, Basri Rase, menyampaikan bahwa penjualan miras sudah pernah ia tolak dan bahkan melakukan demonstrasi di DPRD.
“Dulu saya pernah menolak penjualan miras dan bahkan demo di DPRD,” respon dia.
