KABARTA.ID,BONE — Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., bersama Ketua DPRD Bone menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran pimpinan DPRD dan perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah, strategi pencegahan korupsi, peningkatan pengawasan internal, hingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Kami di Kabupaten Bone berkomitmen penuh untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik adalah kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan anggaran negara tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi integritas.
Menurutnya, berbagai masukan dari Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP dalam rakor tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi Pemkab Bone untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Melalui rakor ini, kami mendapatkan banyak masukan penting dari Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP. Ini akan kami jadikan pedoman untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan di Bone agar semakin baik dan bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan semakin memperkuat langkah pencegahan korupsi serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
(Ju)*
