KABARTA.ID, MAKASSAR— Pemerintah Kabupaten Bone kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Bone dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan raihan terbaru ini, Kabupaten Bone berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Pernyataan itu disampaikan Andi Asman saat mewakili para kepala daerah dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bone, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan beserta seluruh tim pemeriksa atas dedikasi dan profesionalisme selama pelaksanaan audit,” ujarnya.
Menurut Andi Asman, penyerahan LHP bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai opini yang diberikan BPK menjadi indikator untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi berjalan sesuai aturan dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Bupati Bone juga mengapresiasi peran BPK yang selama ini tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi turut memberikan arahan dan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan.
Meski kembali meraih opini tertinggi, Pemkab Bone berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan. Seluruh rekomendasi dan temuan yang disampaikan BPK, kata dia, akan segera ditindaklanjuti, termasuk penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Kami menyadari masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Karena itu, setiap rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta akuntabel,” katanya.
Andi Asman turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Bone atas dukungannya dalam proses penyusunan LKPD, serta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Ia berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Selain itu, Bupati Bone juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mewakili para bupati dalam menyampaikan sambutan pada acara penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025.
(Ju)*
