KABARTA.ID,MAKASSAR— Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., menghadiri pembukaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026 yang berlangsung di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Kehadiran Bupati Bone dalam agenda regional tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bone mendukung pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan bahan pangan pokok, serta memperkuat distribusi pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Dalam kegiatan itu, Bupati Bone didampingi jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, GPIPS 2026 menjadi forum kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi gejolak harga akibat perubahan iklim dan kendala distribusi antarwilayah.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan pangan tetap tersedia bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah daerah harus mampu menjaga ketersediaan bahan pokok, memperkuat distribusi, serta memastikan hasil produksi petani dapat terserap dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan petani tetap mendapatkan manfaat ekonomi,” ujar Andi Asman.
Menurutnya, konektivitas antardaerah dan kelancaran rantai pasok menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga pangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, sektor pertanian, dan lembaga terkait perlu terus diperkuat agar distribusi komoditas berjalan efektif.
Bupati Bone juga menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi pertanian daerah sebagai salah satu langkah menjaga pasokan pangan. Dengan produksi yang terjaga dan distribusi yang lancar, daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi tekanan kenaikan harga.
“Bone memiliki potensi sektor pertanian yang perlu terus kita dorong. Produksi harus dijaga, distribusi diperkuat, dan koordinasi lintas sektor ditingkatkan. Dengan begitu, kita dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
GPIPS Wilayah Sulampua 2026 merupakan inisiatif strategis yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta pemerintah daerah di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh nasional, di antaranya Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Anggota DPR RI Komisi VII Dr. Ir. Hj. A. Yuliani Paris, M.Sc., serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan instansi terkait juga hadir dalam agenda tersebut.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi serta menjaga kelancaran pasokan pangan, terutama di tengah risiko perubahan iklim.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Bone berkomitmen mendukung ketahanan pangan regional, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan. (Ju*)
