KABARTA.ID,BONE— DPRD Kabupaten Bone menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bone, Kompleks Stadion Lapatau, Watampone. Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., mewakili Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., hadir dan mendengarkan langsung pandangan umum fraksi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra DPRD Bone melalui Andi Purnama Sari Amier menyoroti masih kuatnya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi Gerindra menilai masih terdapat sejumlah potensi pajak daerah yang belum dikelola secara maksimal. Karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai perlu dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah tersedia.
Menurut Fraksi Gerindra, upaya meningkatkan PAD tidak semestinya dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Sebaliknya, pemerintah daerah diminta memperkuat optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong penerapan sistem digitalisasi perpajakan untuk memperkuat pengawasan dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah hingga memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bone.
“Melalui optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pajak untuk pengawasan mencegah kebocoran, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengembangan sumber sumber ekonomi lainnya,” kata Ketua Fraksi Gerinda Bone ini.
Di sektor pembangunan, Fraksi Gerindra turut memberikan perhatian terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur, khususnya jalan dan irigasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat serta sektor pertanian.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah memperhatikan rehabilitasi sekolah, terutama fasilitas pendidikan di wilayah terpencil agar pemerataan akses dan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas.
Sementara pada sektor kesehatan, Fraksi Gerindra menyoroti adanya penyesuaian anggaran dalam Perubahan APBD 2026. Fraksi tersebut meminta penyesuaian anggaran tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan maupun akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Penyesuaian anggaran jangan sampai berdampak pada kesehatan masyarakat dan tidak menurunkan pelayanan kesehatan,” menjadi perhatian Fraksi Gerindra
Selain pendidikan dan kesehatan, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya membangun basis ekonomi masyarakat yang kuat.
Penguatan sektor-sektor produktif tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
(Ju)*
