KABARTA.ID, BONE — Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., meminta pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan. Desa dan wilayah terpencil menjadi prioritas dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Andi Asman saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Lingkup Pemkab Bone Tahun 2026 di Helios Hotel Watampone, Kamis (3/9/2026).
Bimtek yang digelar Dinas Dukcapil Bone tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperkuat pelayanan adminduk hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Andi Asman menegaskan, kondisi geografis Bone yang luas menuntut pemerintah menghadirkan pola pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah terjauh.
“Visi dan misi pemerintahan Beramal adalah memastikan pelayanan administrasi kependudukan bisa menjangkau desa dan kelurahan, utamanya desa-desa yang sulit dijangkau,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat tidak semestinya menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Bahkan, persoalan adminduk dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar lainnya.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, Bupati juga meminta penertiban dan pemutakhiran data kependudukan dilakukan secara berkala. Ia menekankan pentingnya memastikan data sesuai dengan kondisi riil di lapangan, termasuk memperbarui data warga yang telah meninggal dunia.
“Setiap pendataan harus melibatkan operator SIAK. Jangan sampai operator tidak dilibatkan karena mereka memiliki peran penting untuk memastikan data yang kita miliki lebih akurat,” ujarnya.
Pemkab Bone juga mendorong penambahan lima titik perangkat pelayanan adminduk di sejumlah kecamatan. Untuk tahun depan, pemerintah daerah akan memprioritaskan penambahan bus pelayanan administrasi kependudukan guna menjangkau wilayah yang jauh dan terpencil.
Dalam kesempatan itu, Andi Asman turut menyampaikan perhatian terhadap kesejahteraan operator SIAK melalui tambahan tunjangan sebesar Rp220 ribu per bulan.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan serius karena kegiatan tersebut menggunakan APBD yang bersumber dari masyarakat.
“Anggaran yang kita gunakan adalah anggaran APBD, yang berarti uang masyarakat. Karena itu, hasil dari kegiatan ini harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Ju)*
