KABARTA.ID, BONE— Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Bone menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Bone, Chaerul Anam, S.Q., S.Sos., dalam Rapat Paripurna DPRD Bone dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bone, Selasa malam (30/6/2026).
Fraksi PPP DPRD Bone beranggotakan Chaerul Anam, Khairul Amran, Rangga Risaswara, S.H., Hj. Adriani A. Page, S.E., dan H.A. Halim Hasdin, S.H.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, serta dihadiri Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah yang dinilai menunjukkan tren positif. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut sebagai bukti bahwa berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah mulai membuahkan hasil.
Fraksi PPP menilai kebijakan intensifikasi pendapatan, digitalisasi sistem retribusi, serta pembenahan tata kelola perpajakan daerah menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi karena mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah.
Selain itu, PPP juga mengapresiasi capaian pendapatan transfer dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dinilai turut mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bone.
Di sektor belanja daerah, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut PPP, realisasi belanja daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Fraksi PPP juga menilai pembangunan infrastruktur yang terus berjalan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
Pada aspek pembiayaan daerah, PPP mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin baik. Terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dianggap mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah serta penerapan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, Fraksi PPP juga memberikan penghargaan atas upaya pemerintah daerah dalam menyehatkan kondisi keuangan daerah melalui pengurangan beban utang serta pengelolaan kewajiban jangka panjang secara bertanggung jawab dan terukur.
Secara keseluruhan, Fraksi PPP menilai pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Fraksi PPP berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone.
(Ju)
