KABARTA.ID, BONE— Fraksi Partai NasDem DPRD Bone menyampaikan sejumlah apresiasi dan catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bone.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Abul Khaeri. Fraksi NasDem DPRD Bone sendiri beranggotakan H. Muslimin, A. Muh. Salam, Abul Khaeri, dan A. Heryanto Bausad.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif yang memuat angka-angka keuangan, tetapi juga harus menjadi instrumen evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
Menurut Fraksi NasDem, setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat diukur manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti masih tingginya ketergantungan Kabupaten Bone terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset yang produktif, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang sah.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penyusunan proyeksi pendapatan daerah yang lebih rasional dan terukur agar tidak menimbulkan kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Di sektor pembangunan sosial, Fraksi NasDem mengapresiasi tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bone selama tahun 2025. Namun demikian, pemerintah daerah diminta tetap memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor pertanian, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Di bidang kesehatan, Fraksi NasDem menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off yang dinilai telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bone, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.
Selain itu, Fraksi NasDem menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan APBD.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengawasan, efisiensi anggaran, serta reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Fraksi NasDem berharap seluruh masukan dan catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
