KABARTA.ID,MAKASSAR— Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 hingga 31 Maret 2026.
Laporan tersebut menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp12,76 triliun atau tumbuh 9,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kinerja ini dinilai mampu menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi perpajakan tercatat sebesar Rp2,34 triliun atau 16,31 persen dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan ini didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,21 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp1,27 triliun. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp52,43 miliar atau 14,04 persen dari target.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp956,83 miliar atau 26,03 persen dari target Rp3,68 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp648,43 miliar.
Di sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp4,71 triliun atau 18,96 persen dari pagu. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai Rp3,19 triliun, belanja barang Rp1,16 triliun, belanja modal Rp356,94 miliar, serta bantuan sosial Rp4,28 miliar. Belanja modal antara lain digunakan untuk pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp8,05 triliun atau 30,07 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Penyaluran ini didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,81 triliun yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pembayaran gaji aparatur daerah.
Untuk komponen lainnya, Dana Bagi Hasil terealisasi Rp59,09 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp2,02 triliun, serta Dana Desa Rp151,85 miliar. Adapun DAK Fisik hingga akhir Maret 2026 belum terealisasi.
Secara tematik, belanja pemerintah paling besar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp8,24 triliun, diikuti pendidikan Rp1,35 triliun, serta ketertiban dan keamanan Rp1,07 triliun.
APBN juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui berbagai program. Hingga Maret 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,98 juta penerima manfaat di 24 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga memperkuat 1.289 gerai Koperasi Merah Putih, merealisasikan 16 Sekolah Rakyat, serta mendorong produksi padi mencapai 5,39 juta ton.
Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,22 triliun kepada lebih dari 61 ribu debitur dengan subsidi bunga Rp371,71 miliar. Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mendukung pembangunan 3.198 unit rumah senilai Rp399,55 miliar.
Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa hingga akhir Maret 2026, APBN tetap berperan sebagai instrumen utama dalam meredam dampak ketidakpastian global sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Belanja yang adaptif serta penyaluran transfer dan pembiayaan yang tepat sasaran dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
(Ju)*
