KABARTA.ID, MAKASSAR— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Asrama Haji Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (23/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim beserta jajaran pejabat, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Audiensi ini bertujuan memperkuat komunikasi dan sinergi strategis antara otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Dalam pertemuan itu, Imanul Hakim menekankan pentingnya tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) yang telah ditandatangani antara Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah.
Menurutnya, implementasi PKS OP4D dapat diwujudkan melalui pertukaran data, pengawasan bersama, serta pelaksanaan edukasi perpajakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap sinergi antara Kanwil DJP Sulselbartra dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus diperkuat, khususnya dalam pelaksanaan PKS OP4D. Melalui kolaborasi dalam pertukaran data, pengawasan bersama, serta edukasi perpajakan, kami optimistis tingkat kepatuhan pajak di Sulawesi Selatan dapat terus meningkat guna mendukung optimalisasi penerimaan negara,” ujar Imanul Hakim.
Ia juga mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal melalui aplikasi Coretax. Pelaporan tepat waktu, kata dia, tidak hanya mencerminkan kepatuhan, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat.
“Pelaporan SPT Tahunan yang lebih awal, khususnya oleh ASN, diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan di wilayah Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Melalui audiensi ini, Kanwil DJP Sulselbartra dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen memperkuat kolaborasi guna meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mendukung pembangunan nasional.
(Ju)*.
