KABARTA.ID, BONE— Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (P-PPPK RI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bone menggelar pertemuan silaturahmi bersama pengurus dan koordinator kecamatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Café Saoraja, Jalan MH Thamrin, Watampone, Jumat (19/12/2025).
Ketua P-PPPK RI DPD Kabupaten Bone, Andi Syamsul Alam, mengatakan pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus membahas program kerja dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kepastian karier PPPK di Kabupaten Bone.
“Puncak perjuangan rekan-rekan PPPK Kabupaten Bone adalah kesejahteraan dan karier PPPK yang hingga kini belum sepenuhnya tercapai,” ujar Andi Syamsul Alam, Sabtu (20/12/2025).
Pertemuan tersebut diikuti oleh berbagai unsur PPPK dari sejumlah unit kerja, di antaranya guru, tenaga kependidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, tenaga kesehatan, pertanian dan peternakan, perindustrian, serta tenaga teknis lainnya.
Menurut Andi Syamsul Alam, pertemuan ini mencerminkan antusiasme dan kepedulian PPPK Kabupaten Bone dalam memperjuangkan hak finansial, seperti tunjangan, keadilan mutasi, pengembangan karier, serta jaminan hari tua.
“Secara regulasi PPPK diatur mendapatkan hak yang sama, namun pada praktiknya masih terjadi perbedaan atau disparitas,” ungkapnya.
Selain itu, rapat juga membahas rencana tindak lanjut organisasi, di antaranya agenda audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Bone dalam waktu dekat, serta koordinasi dengan DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Langkah ini dilakukan untuk mengawal Program Legislasi Nasional (Prolegnas), termasuk pembahasan Undang-Undang ASN Tahun 2025.
Ia menegaskan, seluruh agenda tersebut telah masuk dalam program kerja P-PPPK RI DPD Kabupaten Bone. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan PPPK.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem birokrasi yang sehat dan pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.
Keberadaan Persatuan PPPK RI DPD Kabupaten Bone dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun soliditas dan profesionalisme PPPK, sekaligus memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya secara adil, transparan, dan berkelanjutan.
Di sela-sela pertemuan, Andi Syamsul Alam juga mengajak seluruh ASN PPPK di Kabupaten Bone untuk tidak terpengaruh isu-isu terkait kekhawatiran tidak diperpanjangnya masa perjanjian kerja.
“Selama memiliki kinerja yang baik dan tidak melanggar hukum, harapan untuk diperpanjang tetap terbuka. Mari kita berjuang bersama demi kebenaran dan kepastian,” pungkasnya.
(Ju)*
