KABARTA.ID, SINJAI— Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai mempertanyakan sikap DPRD dan Pemerintah Daerah yang tidak melibatkan mereka dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Senin (8/9/2025).
Padahal, LBH Sinjai tercatat selaku penyalur aspirasi warga yang terdampak langsung atas kebijakan PBB PP pada awal bulan September.
Ketidakhadiran LBH dalam forum resmi itu disebut-sebut hanya karena alasan teknis.
DPRD dan Pemda berdalih tidak mengetahui alamat kantor LBH Sinjai, sehingga undangan resmi tidak pernah sampai.
Alasan tersebut dinilai janggal dan terkesan mengada-ada, mengingat LBH Sinjai sudah lama dikenal aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai isu hukum maupun kebijakan publik.
Pihak LBH menilai, pengabaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD tidak sungguh-sungguh ingin mendengar suara rakyat kecil. RDP yang seharusnya terbuka justru terkesan elitis, hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang dianggap aman bagi pemerintah.
“Alasan tidak tahu alamat itu sulit diterima. Kami ada, kami dikenal, bahkan awal bulan (September) ini baru saja menyampaikan aspirasi di kantor perwakilan Rakjat itu,lengkap dengan alamat LBH Sinjai kami tulis di daftar kegiatan tersebut.
Kamipun,sering berhadapan langsung dengan Pemda dalam advokasi warga. Jadi, ini lebih terlihat sebagai cara untuk membatasi partisipasi masyarakat,” tegas Ahmad Marzuki.
Dengan tidak dilibatkannya LBH, publik khawatir proses pembahasan kebijakan PBB-PP hanya menjadi formalitas tanpa menimbang keberatan masyarakat. Padahal, kenaikan PBB-PP sudah menimbulkan kegelisahan luas di tingkat warga.(Bgs)
