KABARTA ID, BONTANG – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kota Bontang, masih ditemukan ASN yang terlibat politik praktis.
Hal ini membuat Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina geram.
Dia pun minta Walikota Bontang untuk melakukan tindakan tegas terhadap ASN yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.
Tindakan ini untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar etika tersebut.
“Pilkada Bontang sudah dekat, kami ingatkan Walikota untuk memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang berpolitik praktis,”ungkap Amir Tosina, Senin (12/8/2024).
Keterlibatan ASN dalam politik praktis, kata dia, menjadi sorotan karena tidak memberikan contoh yang baik sebagai aparat negara.
Hal ini juga mengabaikan prinsip netralitas dan profesionalisme yang mestinya dijaga, sehingga memberikan hukuman berupa sanksi merupakan tindakan yang tepat.
“Jadi birokrasi harus bersih dan jauh dari politik praktis yang dapat merusak integritas seorang ASN. Jalan satu-satunya adalah harus ada sanksi yang jelas atas ASN yang tidak netral,”ungkapnya.
Seperti yang diketahui netralitas ASN telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 494 menyatakan bahwa setiap ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
