Bontang – Warga Bontang Utara yang bergabung dalam Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB), menyampaikan aspirasinya terkait pelaksanaan perda nomor 10 tahun 2018 pada perusahan di Kota Bontang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Bontang, Kaltim Senin (20/11/2023).
RDP kali ini tindaklanjut pada rapat sebelumnya namun tertunda lantaran beberapa tamu undangan tidak hadir.
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin menjelaskan RDP lanjut ini menghadirkan perusahaan yang berada dalam wilayah penyangga Bontang Utara, seperti PT Kan, PT KIE dan PT KPI.
Namun, dari empat perusahaan yang diundang hanya PKT yang tidak hadir.
“Meskipun perusahaan PKT absen tapi rapat ini tetap lanjut. Karena ini penting untuk menampung aspirasi yang masuk,”jelas Muslimin saat memimpin rapat tersebut.
Terkait aspirasi IPLB mengenai salah satu perusahaan yang berada di wilayah penyangga khususnya PKT dinilai tidak patuh terhadap perda nomor 10 tahun 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja, setiap badan usaha atau perusahaan yang bekerja di Bontang, harus memberdayakan 75 persen orang lokal, dan 25 persen dari tenaga kerja luar. Kata dia, hal ini belum ada kejelasan karena yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat ini.
Sehingga akan dijadwal ulang untuk agenda berikutnya.
“Agenda selanjutnya rapat dengan PKT, kalau tidak hadir lagi, DPRD akan lakukan sidak,”pungkasnya.
