KABARTA.ID,BONE— Wakil Bupati(Wabup) Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bone, meninjau UPT Puskesmas Salomekko di Jalan Poros Bone-Sinjai, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kamis (8/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan sekaligus memastikan kesiapan jajaran Puskesmas Salomekko dalam mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.
Selain meninjau fasilitas puskesmas, Andi Akmal juga berdialog dengan jajaran pegawai, para bidan desa, serta stakeholder terkait mengenai langkah-langkah penanganan stunting di tingkat kecamatan hingga desa.
Pertemuan itu menjadi tindak lanjut Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (7/10/2026).
Rapat tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, selaku Ketua TPPS Provinsi Sulsel, dan dihadiri para ketua TPPS kabupaten/kota bersama stakeholder terkait.
Dalam rapat tersebut, Kabupaten Bone mencatat perkembangan penurunan jumlah anak yang mengalami stunting sepanjang 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah anak stunting di Bone pada Januari 2026 tercatat sebanyak 608 anak atau 1,48 persen. Angka tersebut turun menjadi 370 anak atau 1,04 persen hingga September 2026.
Andi Akmal mengatakan, capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat seluruh pihak berhenti bekerja. Menurutnya, tren penurunan harus terus dipertahankan dan dipercepat hingga kasus stunting dapat ditekan semaksimal mungkin.
«“Data yang kita lihat dalam rapat TPPS menunjukkan penurunan yang cukup baik. Dari 608 anak pada Januari, sampai September sudah turun menjadi 370 anak. Persentasenya juga turun dari 1,48 persen menjadi 1,04 persen. Ini tentu menjadi kabar baik, tetapi pekerjaan kita belum selesai,” kata Andi Akmal.»
Ia menegaskan, penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tenaga kesehatan, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai stakeholder lainnya.
“Target kita bukan hanya menurunkan angka, tetapi bagaimana kasus ini bisa terus ditekan sampai benar-benar mencapai angka nol. Karena itu, saya meminta seluruh stakeholder bekerja bersama, terutama di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Menurut Andi Akmal, Puskesmas dan bidan desa memiliki posisi strategis dalam mendeteksi serta memantau kondisi anak. Namun, upaya tersebut harus diperkuat dengan keterlibatan pemerintah desa yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga sasaran.
Ia meminta hasil evaluasi TPPS tidak berhenti pada rapat dan laporan administratif, tetapi diterjemahkan dalam tindakan nyata di lapangan.
Pendampingan keluarga berisiko stunting, pemantauan tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan gizi, serta edukasi kepada orang tua, kata dia, harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita ingin semua bergerak bersama. Jangan sampai puskesmas bekerja sendiri, bidan bekerja sendiri, desa juga berjalan sendiri. Data harus sama, persoalan harus diketahui bersama, kemudian intervensinya juga dilakukan bersama,” ujarnya.
Andi Akmal juga meminta jajaran Puskesmas Salomekko memperkuat koordinasi dengan bidan desa dan pemerintah desa dalam memantau anak yang masuk kategori stunting maupun berisiko stunting.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga intervensi perlu disesuaikan dengan kondisi keluarga sasaran.
“Yang paling penting adalah kerja nyata di lapangan. Kita harus tahu siapa anaknya, di mana keluarganya, apa penyebabnya dan apa intervensi yang sudah dilakukan. Kalau semua stakeholder memahami perannya masing-masing dan bekerja bersama sampai ke desa, maka peluang kita untuk mencapai zero stunting akan semakin besar,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan tren penurunan kasus stunting dapat terus dipertahankan hingga akhir 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta intervensi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan hingga tingkat desa dan keluarga.
(Ju)*
