KABARTA.ID, BONE — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bone mendorong Pemerintah Kabupaten Bone untuk segera membangun Unit Penangkaran Benih Padi sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan melalui pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Bone yang digelar di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bone, Selasa malam (30/6/2026).
Pandangan umum Fraksi PKS dibacakan oleh juru bicara fraksi, Andi Maulana. Fraksi PKS yang dipimpin Ketua Zaenal Takdir, S.M., dengan Sekretaris Andi Nurjaya, S.H., serta anggota Yuyun Adryani, S.H., menilai keberadaan unit penangkaran benih padi sangat penting untuk menjamin ketersediaan benih unggul yang berkualitas bagi petani di Kabupaten Bone.
Menurut Fraksi PKS, pembangunan unit penangkaran benih padi akan memudahkan akses petani terhadap benih berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan benih dari luar daerah.
“Keberadaan unit penangkaran benih ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan benih unggul yang berkualitas, mudah diakses oleh petani, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah,” ungkap Fraksi PKS dalam pandangan umumnya.
Selain itu, program tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya produksi petani, serta memperkuat posisi Kabupaten Bone sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Atas dasar itu, Fraksi PKS meminta agar pembangunan dan pengembangan unit penangkaran benih padi menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bone dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian ke depan.
Selain menyoroti sektor pertanian, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan terkait pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bone atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, dan dihadiri Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin.
Pada akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan pada prinsipnya dapat menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi PKS berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Ju)*
