KABARTA.ID, BONE— Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bone yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Jalan Stadion Lapatau, Kelurahan Macanang, Watampone, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bone.
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Sinergitas Reforma Agraria di Kabupaten Bone: Menata Aset, Membuka Akses, Mengakselerasi Kesejahteraan”.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bone, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, S.H., para asisten, kepala OPD, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, Rektor Universitas Andi Sudirman Bone, Pimpinan Cabang BRI Watampone, Ketua Divisi TDA Kabupaten Bone, serta perwakilan camat dan kepala desa.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa reforma agraria memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang terlibat sengketa pertanahan hingga berlanjut ke proses peradilan akibat belum jelasnya status dan alas hak kepemilikan tanah.
“Masih banyak masyarakat kita yang bersengketa secara hukum hingga ke peradilan karena persoalan alas hak. Karena itu, reforma agraria harus menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Bone.
Ia menegaskan bahwa hasil-hasil pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat kecamatan dan desa agar terbangun sinergi yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria.
“Kita akan tindak lanjuti hingga pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk memperkuat sinergitas. Saya juga berharap seluruh camat dan bidang terkait dapat memanfaatkan forum ini secara maksimal untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ada sehingga dapat dicarikan solusi bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan reforma agraria membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar program penataan aset dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bone bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat pelaksanaan reforma agraria guna mengurangi konflik pertanahan, meningkatkan kepastian hukum, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset tanah yang lebih produktif.
(Ju)*
