KABARTA.ID, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone mulai menyosialisasikan program penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai langkah memastikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem berjalan tepat sasaran.
Kegiatan sosialisasi yang dibuka Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S Sos., M.M., digelar di Gedung PKK Watampone, Senin (25/5/2026).
Menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta Kepala Sekolah Rakyat 61 Bone.
Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah kecamatan, desa, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), hingga berbagai pemangku kepentingan bidang pendidikan dan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmy, menjelaskan penjaringan calon peserta didik dilakukan berbasis data sosial ekonomi masyarakat agar program benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, khususnya di wilayah pelosok desa.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan validasi data masyarakat miskin ekstrem dan keluarga kurang mampu berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
“Program ini sangat baik karena menyentuh langsung masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, mengatakan sebanyak 270 siswa direncanakan akan diterima pada tahun ajaran mendatang melalui program Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
“270 siswa yang akan diterima tahun depan. Kami ingin Sekolah Rakyat ini menyentuh masyarakat di pelosok desa. Makanya disisir, disharing siapa yang layak mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat,” kata Andi Asman Sulaiman.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi agar tidak ada lagi anak di Kabupaten Bone yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
“Tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah karena tidak ada biaya. Sekolah Rakyat ini dibangun untuk masyarakat kurang mampu. Gratis, menjangkau masyarakat miskin ekstrem dan miskin,” tegasnya.
Bupati Bone juga mengungkapkan perjuangan menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone tidaklah mudah. Ia mengaku harus beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat demi memperjuangkan program tersebut.
“Perjuangan untuk Sekolah Rakyat ini tidak mudah. Saya empat kali ketemu Sekjen dan satu kali ketemu Menteri demi memperjuangkan Sekolah Rakyat ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan lokasi Sekolah Rakyat sengaja ditempatkan di wilayah Bajoe karena banyak masyarakat pesisir yang masih mengalami keterbatasan ekonomi dan kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka.
“Kita sengaja tempatkan di Bajoe, karena daerah pesisir itu banyak masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu dan tidak mampu menyekolahkan anaknya,” tambahnya.
Dalam proses verifikasi calon peserta didik, Pemerintah Kabupaten Bone akan melibatkan tim gabungan lintas instansi untuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria.
Bupati Bone juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses verifikasi data karena dinilai paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kepala desa juga harus dilibatkan dalam verifikasi nanti. Jadi Kepala Sekolah Rakyat kalau tidak ada rekomendasi dari kepala desa, lurah maupun camat jangan diterima, karena mereka yang tahu persis wilayahnya,” tegasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone berharap tercipta sinergi dan koordinasi yang kuat antarinstansi sehingga proses penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat miskin ekstrem serta keluarga kurang mampu di Kabupaten Bone.
(Ju)*
