KABARTA.ID, MAKASSAR— Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Tahun Anggaran 2026 hingga posisi 31 Januari.
Rilis tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (25/2/2026).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel, Martha Octavia, menyampaikan kinerja fiskal awal tahun menunjukkan fondasi yang tetap kuat dengan optimalisasi belanja sejak awal periode anggaran.
Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp4,77 triliun atau tumbuh 4,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial dan lingkungan.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tercatat Rp1,06 triliun atau 5,73 persen dari target. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp788,1 miliar yang didominasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp16,8 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp251,4 miliar.
Adapun Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel terealisasi Rp824,2 miliar atau 3,74 persen dari pagu Rp22 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 108 ribu aparatur negara, dukungan operasional 725 satuan kerja kementerian/lembaga, serta pembangunan infrastruktur jalan dan terminal.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3,9 triliun atau 14,75 persen dari pagu Rp26,8 triliun. Penyaluran didominasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp2,9 triliun yang dimanfaatkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan.
Sejumlah program pemerintah juga mulai memberikan dampak langsung kepada masyarakat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis bagi 1,78 juta penerima manfaat di 24 kabupaten/kota, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp1,30 triliun kepada 19.357 debitur, pembangunan 16 Sekolah Rakyat, serta fasilitas pembiayaan perumahan FLPP untuk 299 unit rumah.
Selain itu, sektor ketahanan pangan mencatat produksi padi mencapai 5,39 juta ton dari luas lahan lebih dari satu juta hektare.
Pemerintah menilai capaian awal tahun ini menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan daerah. Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, APBN 2026 diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
(Ju)*
