KABARTA.ID, BONE— DPRD Kabupaten Bone menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Bone, Sabtu (29/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bone yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar), Andi Tenri Walinonong.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., Forkopimda Bone, Pj Sekda Bone Andi Saharuddin, S.STP., M.Si., Anggota DPRD Bone, Sekretaris DPRD Bone Hj. Faidah, Kepala OPD, serta para Camat se-Kabupaten Bone.
Dalam penyampaian pandangan umum Fraksi Demokrat, juru bicara fraksi Mulham Natsir menegaskan bahwa pemulihan ekonomi daerah harus menjadi prioritas pemerintah dalam penyusunan APBD 2026.
“Kami meminta Pemda optimalisasi PAD secara realistis tanpa membebani masyarakat kecil,” tegas Mulham.
Ia juga menyoroti arah kebijakan belanja daerah yang menurutnya harus menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama pembangunan.
Selain itu, Mulham menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang tidak berdampak buruk pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi belanja harus tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat meminta agar program pembiayaan daerah dirancang selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan daerah agar pelaksanaan APBD mampu berjalan dengan efektif dan berkesinambungan.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi lainnya sebagai bagian dari tahapan pembahasan menuju penetapan APBD 2026.
(Ju)*
