KABARTA.ID, BONE — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bone meminta Pemerintah Kabupaten Bone untuk kembali mengaktifkan program Universal Health Coverage (UHC) serta mendorong percepatan pembangunan Bola Soba sebagai pusat pelestarian budaya Bugis.
Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Zaenal Takdir, dalam rapat paripurna DPRD Bone yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bone, Kota Watampone, Jumat (25/7/2025).
Rapat ini merupakan bagian dari agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Zaenal menyampaikan bahwa Fraksi PKS telah mencermati secara seksama dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mendengarkan laporan Banggar, serta memperhatikan hasil pembahasan bersama TAPD.
Atas dasar itu, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun demikian, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah.
Salah satunya adalah dorongan untuk mengaktifkan kembali program UHC agar seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan, dapat mengakses layanan kesehatan secara layak.
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam konstitusi,” ujar Zaenal mengutip Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.
Fraksi PKS juga meminta pembangunan Bola Soba segera direalisasikan. Menurutnya, Bola Soba bukan hanya proyek fisik, tetapi juga merupakan simbol budaya dan identitas masyarakat Bone. Bola Soba diharapkan menjadi pusat kajian budaya, tempat diskusi, dan pertukaran pengetahuan tentang adat istiadat Bugis.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa poin penting, seperti Selisih antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai perlu ditanggapi dengan inovasi pengelolaan potensi tanpa membebani masyarakat kecil.
Penyerapan belanja modal yang masih rendah, sehingga perlu perencanaan dan penganggaran yang lebih cermat agar pembangunan infrastruktur lebih tepat waktu dan tepat mutu.
Perlu adanya perbaikan tata kelola aset daerah agar tidak menjadi beban berulang dan mampu memberi manfaat optimal bagi pelayanan publik.
Selain itu, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, serta pelaksanaan APBD yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami berharap pemerintah bekerja lebih keras di tahun anggaran mendatang agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih dirasakan,” pungkas Zaenal.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, Wakil Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan Muh. Asrullah, para anggota DPRD Bone, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Bone, serta insan pers.
(JU)
