KABARTA.ID, SINJAI — Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat (Sinjai Geram) menilai Bupati dan DPRD Kabupaten Sinjai kurang tegas dalam menangani persoalan perizinan pembangunan pabrik porang di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara.
Arifin Kasong, mantan anggota DPRD Sinjai sekaligus perwakilan Sinjai Geram, menuturkan bahwa ketidaktegasan Bupati terlihat dari lambannya respons terhadap aspirasi masyarakat dan minimnya kepastian hukum terhadap investor asal Cina yang diduga mengabaikan aturan perizinan di Kabupaten Sinjai.
“Kami sudah mengadu kepada Ibu Bupati terkait polemik pembangunan pabrik porang, namun jawaban beliau justru memprihatinkan. Ibu Bupati mengaku tidak tahu-menahu soal pembangunan pabrik ini dan bahkan belum pernah bertemu dengan investornya,” ujar Arifin, Kamis (10/7/2025).
Menurut Arifin, Bupati Sinjai menyebut hanya Sekretaris Daerah (Sekda) yang mengetahui detail proyek tersebut. Namun hingga kini, kata dia, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa belum dapat ditemui untuk memberikan kejelasan.
Sinjai Geram juga menyayangkan sikap DPRD Sinjai yang dianggap lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Arifin menilai DPRD seharusnya tegas dan proaktif memastikan proses perizinan berjalan transparan, sesuai prosedur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami sudah berkali-kali mendatangi DPRD menyuarakan aspirasi, tapi jawaban yang kami terima hanya kekecewaan. DPRD terkesan lembek. Tidak ada inisiatif menggelar rapat dengar pendapat dengan eksekutif maupun investor. Padahal, rakyat butuh perlindungan atas dampak lingkungan, kepastian hukum, dan jaminan manfaat ekonomi bagi daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Sinjai seharusnya mampu membuktikan perannya sebagai garda pengawal kebijakan publik yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Ketidakjelasan ini, lanjutnya, berpotensi menghambat iklim investasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah mendukung sektor pertanian dan industri olahan.
Sinjai Geram pun mendesak Bupati agar segera mengambil langkah konkret dan transparan, baik dalam mengevaluasi kelayakan pembangunan pabrik, memastikan proses perizinan sesuai regulasi, maupun mengakomodasi kepentingan warga sekitar.
Diketahui, pembangunan pabrik porang di Sinjai menuai polemik lantaran dugaan pelanggaran izin.(Bgs)*.
