KABARTA ID, BONTANG — Sejumlah proyek fisik yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat sorotan dari anggota DPRD Bontang
Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla’ Padang, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya perbedaan tinggi sekitar dua meter dalam proyek siring sungai di Kelurahan Telihan yang dikerjakan pada tahun anggaran yang sama.
Ia menjelaskan jika proyek yang dikerjakan dengan sumber dana berbeda tersebut seharusnya memiliki keselarasan, mengingat keduanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat di lokasi yang sama. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang tidak sinkron, sehingga memunculkan kesan ketidakselarasan antara proyek-proyek yang diinisiasi pemerintah daerah.
“Kami mendapati proyek fisik di Telihan ini tidak memiliki kesesuaian antara satu dengan lainnya, khususnya dalam perbedaan ketinggian yang mencolok antara proyek yang dibiayai dari Bankeu dan APBD,” ungkap Joni, Selasa (5/11/2024).
Kata dia, ketidaksinkronan ini dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas infrastruktur yang dibangun. Pun ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing OPD perlu dievaluasi.
Menurutnya, koordinasi antar-OPD dalam merancang dan melaksanakan proyek fisik perlu diperkuat agar hasilnya lebih selaras dan optimal bagi masyarakat.
Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terkait sistem perencanaan dan pengawasan proyek fisik.
Aji menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam memastikan kelancaran pembangunan agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.
“Kami mengajak semua OPD dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses pembangunan ini agar lebih sinkron dan tepat sasaran,” pungkasnya.
