KABARTA ID, BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya perhatian desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Prov. Kaltim, Puguh Harjanto, saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) DPMPD Kaltim, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Senin (24/6).
Sri Wahyuni menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan.
Dengan memberdayakan masyarakat desa, kita tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan”, pungkas Sri Wahyuni.
Sekretaris DPMPD Kaltim, Eka Kurniati, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, menyampaikan bahwa Rakor ini bertema “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Kaltim Sejahtera”.
Rakor ini diikuti oleh semua Kepala SKPD terkait, jajaran DPMPD Kaltim, para Kepala DPMPD Kabupaten/Kota se-Kaltim, serta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Kaltim.
Tujuan Rakor ini adalah untuk menilai atau mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dan sedang berlangsung, serta menjadi forum bagi para kepala desa dan lurah untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang belum tuntas di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) dan meminta dukungan penuh dari Pemerintah Pusat terkait masa depan desa-desa di seputaran IKN.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim yang turut hadir sebagai peserta Rakor, melaporkan bahwa kegiatan Rakor kali ini cukup menarik karena menghadirkan para Kepala Desa dan Camat di wilayah garda terdepan IKN serta para Kades Berprestasi dan Lurah se-Kota Balikpapan.
“Mereka antusias menyampaikan berbagai permasalahan yang belum tuntas di sekitar IKN serta meminta dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat terkait masa depan desa-desa di seputaran IKN,” ungkap Jauhar.
Rakor berlangsung selama satu hari penuh dengan menghadirkan narasumber yang kompeten yakni Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Badan Pangan Nasional Enny Indarti, Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Muhammad Nurdin, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dari Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Conrita Ermanto, Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf Dwi Marhen Yono, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yayuk, Kepala DPMPD Kaltim Puguh Harjanto, dan Bappeda Kaltim.
