LUWU UTARA – Dalam rangka menekan angka Inflasi, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pelataran Gedung RM Ulu Bete Kecamatan Mappedeceng, Senin 13 November 2023.
Dalam pelaksanaannya, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyebut Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perorangan yang terjangkau dan berkelanjutan.
“Harga dan pasokan pangan merupakan indikator strategis yang saling terkait guna kecukupan pangan masyarakat karena merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi,” terang Indah saat membuka kegiatan.
Untuk itu, sebagai upaya pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok Pemda Lutra menjalankan pelbagai program Badan Pangan Nasional seperti fasilitasi distribusi pangan, gerakan pangan murah, serta kios pangan.
“Semua program kita jalankan, dari operasi pasar hingga pasar murah, tidak sampai disitu, Pemda Lutra bahkan melakukan subsidi pangan berupa beras ke ribuan warga, sehingga inflasi di Luwu Utara hingga saat ini terpantau relatif terjaga,” tutur Bupati dua periode tersebut.
Kepada stakholder terkait, Indah menekankan agar terus menjaga ketahanan pangan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, iklim dan cuaca, teknologi, lahan pertanian, sarana dan prasarana serta kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
“Semua faktor itu harus kita antisipasi, untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha pangan sekaligus menjaga kemampuan daya beli konsumen pangan,” tandas Isteri Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi ini.
Adapun 10 langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah yakni melakukan komunikasi publik, mengaktifkan tim pengendalian inflasi daerah, mengaktifkan satgas pangan di daerah, BBM subsidi tepat sasaran, melaksanakan gerakan penghemat energi.
Gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antar daerah (KAD), intensifkan jaringan pengaman sosial, BPS dan BI beserta Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas. (*)
