KABARTA.ID, BONE— Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, berhasil meraih predikat Terbaik I dalam Penilaian Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dengan nilai tertinggi 98 poin atau kategori AA (Istimewa).
Capaian tersebut diumumkan dalam kegiatan penilaian yang dipusatkan di Desa Mallari, Minggu (15/11/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
Berdasarkan hasil pleno penilaian, Desa Mallari berhasil mengungguli sembilan desa lainnya yang masuk dalam 10 besar tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mallari meraih 98 poin, unggul satu poin dari Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang sebelumnya memperoleh nilai 97.
Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bone sekaligus membuktikan komitmen Pemerintah Desa Mallari dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas.
Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama tim penilai yang diketuai Muh. Kasman, S.E., M.Si. Evaluasi mencakup lima komponen penilaian dengan 15 indikator sebagai dasar mengukur penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ketua Tim Penilai, Muh. Kasman, menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan desa.
Ia mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran desa harus diimbangi dengan pengelolaan yang bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, penilaian tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga melalui konfirmasi langsung kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat untuk memastikan penerapan transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan bahwa keberhasilan Desa Mallari meraih nilai tertinggi harus dimaknai lebih dari sekadar prestasi. Capaian tersebut diharapkan menjadi langkah awal menjadikan Mallari sebagai desa percontohan antikorupsi, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di tingkat nasional.
Ia mengapresiasi sinergi kepala desa, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pembangunan sekaligus garda terdepan pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Andi Akmal juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, dengan keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bone tetap berupaya melakukan pembangunan, termasuk perbaikan jalan yang telah mencapai kurang lebih 300 kilometer. Hal tersebut, menurutnya, dapat diwujudkan melalui penghematan, efisiensi, dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Desa Mallari meraih nilai tertinggi dalam penilaian Desa Antikorupsi tingkat Sulawesi Selatan.
“Semoga menjadi desa panutan pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan,” harapnya.
Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Bone untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Esau Stevanus Jacub Huwae, S.IP., M.Si., Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bone H. A. Mattotorang, SKM., PP., M.Tr.Adm.Kes., Plt. Kepala Dinas Kominfo Bone yang diwakili Kabid Informasi Publik Khaeruddin, S.Pd., M.Si., Sekretaris Kecamatan Awangpone Darman, S.Sos., M.Si., serta Kepala Desa Mallari Andi Wahyuli, S.Pd., bersama jajaran perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi pemacu bagi desa-desa lain di Kabupaten Bone untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan serta anggaran desa.
(Ju)*
