KABARTA.ID, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone berharap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat diperluas ke seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Bone. Kehadiran program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut dinilai menjadi peluang untuk mendorong nelayan tradisional bertransformasi menuju pengelolaan perikanan yang lebih modern dan produktif.
Harapan itu disampaikan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., (BupAAS) saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2026 di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Bupati Bone hadir bersama Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. Turut mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Bone Edy Saputra Syam, anggota DPRD Bone H. Muslimin, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua TP PKK Bone Hj. Maryam Andi Asman, serta Wakil Ketua TP PKK Bone Hj. Maya Damayanti A. Akmal.
Hadir pula Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) KKP RI Fernando Jongguran Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi., Kepala Balai KKP Makassar Arafah Taslim, para kepala balai lingkup KKP se-Sulawesi Selatan, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan tersebut turut dikoordinasikan oleh panitia pelaksana Dr. Heri Riadi Alauddin.
Bupati Andi Asman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penempatan program KNMP di Kabupaten Bone, khususnya di Desa Angkue.
Menurutnya, program tersebut sangat strategis mengingat Kabupaten Bone memiliki 11 kecamatan yang berada di wilayah pesisir dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar.
“Kita di Kabupaten Bone memiliki 11 kecamatan daerah pesisir. KNMP ini menjadi pilot project dan kami berharap seluruh kecamatan pesisir nantinya bisa mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Andi Asman.
Ia berharap keberadaan KNMP Angkue tidak hanya menjadi pembangunan infrastruktur semata, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap pola usaha dan kehidupan ekonomi masyarakat nelayan.
Bupati menyebut, program tersebut sejalan dengan harapan Presiden Republik Indonesia agar nelayan lokal dapat naik kelas melalui peningkatan fasilitas, teknologi, serta sistem pengelolaan perikanan yang lebih modern.
Apalagi, dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan satu kawasan KNMP dapat mencapai Rp23 miliar.
“Harapan Bapak Presiden bagaimana membantu nelayan lokal kita agar bisa naik kelas. Kalau sebelumnya pengelolaan masih tradisional, sekarang kita dorong menjadi lebih modern. Apalagi anggarannya tidak sedikit, bisa mencapai Rp23 miliar,” ungkapnya.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Bupati berharap seluruh fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang aktivitas nelayan, meningkatkan produktivitas, serta memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor perikanan secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
Artinya, aktivitas nelayan tidak hanya berhenti pada proses menangkap ikan, tetapi juga harus didukung fasilitas pendaratan, penyimpanan, pengolahan, distribusi hingga pemasaran hasil perikanan.
Dengan sistem tersebut, nelayan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan sekaligus memperluas aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pesisir.
Bupati juga mengajak masyarakat, kelompok nelayan, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keberadaan fasilitas KNMP agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Kita jaga bersama, kita kembangkan bersama. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah dibangun harus dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP RI, Fernando Jongguran Simanjuntak, menjelaskan bahwa pelaksanaan Bulan Bakti KKP 2026 digelar secara serentak di 27 lokasi dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kita melaksanakan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengikuti 27 lokasi secara serentak,” kata Fernando.
Ia menjelaskan, KKP terus menggalakkan konsep ekonomi biru sebagai arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Implementasi ekonomi biru tersebut mencakup pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kegiatan penangkapan ikan, serta perlindungan lingkungan laut agar sumber daya kelautan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu didukung keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat pesisir.
Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih tertata dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana perikanan.
Dalam konsep pengembangannya, kawasan KNMP mencakup fasilitas dermaga dan tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, balai nelayan, pabrik es, serta cold storage atau tempat penyimpanan dingin untuk menjaga mutu hasil tangkapan.
Selain itu, terdapat fasilitas bengkel kapal dan kios perbekalan guna mendukung kebutuhan operasional nelayan.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari penangkapan, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi dan pemasaran.
Bagi Kabupaten Bone, pengembangan KNMP di Desa Angkue diharapkan menjadi langkah awal pemerataan pembangunan kawasan perikanan terpadu di 11 kecamatan pesisir.
Pemerintah Kabupaten Bone berharap sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus diperkuat sehingga potensi kelautan dan perikanan daerah dapat dikelola lebih maksimal, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
(Ju)*
