KABARTA.ID,MAKASSAR— Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong penguatan tata kelola aset daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Grind and Pull Makassar, Jalan Andi Mappanyukki, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari pengawasan aset pemerintah daerah dan Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah.
Selain itu, agenda tersebut juga mencakup penyerahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta program Local Service Delivery Project (LSDP) untuk wilayah se-Pulau Sulawesi.
Andi Sudirman menilai kepastian legalitas aset pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan. Dengan status aset yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan aset untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan.
“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, sertifikasi aset memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, baik yang bersumber dari kebijakan daerah maupun yang menjadi bagian dari prioritas nasional.
“Penyerahan sertifikat aset ini sangat membantu kami dalam mendukung pelaksanaan program-program daerah maupun program prioritas nasional,” katanya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta kementerian dan lembaga terkait.
Kolaborasi tersebut dinilai dapat membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, termasuk pengelolaan aset, penataan lingkungan dan persampahan, penguatan BUMD, serta peningkatan pelayanan publik.
“Ada banyak program Bapak Presiden yang dapat kita dukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri dan kementerian terkait. Ini dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk aset, lingkungan dan persampahan, BUMD, serta lainnya,” jelasnya.
Andi Sudirman berharap perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah terus diperkuat. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar berbagai aspirasi dan persoalan spesifik di daerah dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat.
“Ke depan kami berharap DPR RI terus mendorong kementerian untuk memberi perhatian, termasuk terhadap aspirasi daerah. Kehadiran Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait tentu sangat membantu dan mempermudah proses tersebut,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Sudirman turut mengapresiasi perhatian Komisi II DPR RI terhadap sejumlah sektor strategis, termasuk rencana pembebanan anggaran melalui APBN 2027 untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Harapannya Sulawesi Selatan dapat menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia. Kami tentu siap mempercepat sekaligus mendukung pelaksanaan program-program tersebut,” pungkasnya.
(Ju)*
