KABARTA.ID, JAKARTA – Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Kantor utama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Jumat (10/7/2026)
Untuk memperjuangkan tambahan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan rumah susun bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone.
Bupati Bone didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bone, Andi Iqbal Walinono.
Dalam audiensi tersebut, Andi Asman Sulaiman memaparkan kondisi sektor perumahan di Kabupaten Bone yang masih menghadapi backlog kualitas rumah sebanyak 57.884 unit serta backlog kepemilikan rumah mencapai 34.524 kepala keluarga. Karena itu, Pemkab Bone berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi bantuan rehabilitasi RTLH dan mendukung pembangunan rumah susun bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal.
Selanjutnya, Bupati Bone menjelaskan bahwa Pemkab Bone telah menginput 6.202 data RTLH berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4 yang telah disetujui melalui aplikasi Sibaru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.159 unit telah diverifikasi, sementara 629 unit lainnya masih dalam proses verifikasi.
Menurut Andi Asman, capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya merealisasikan 303 unit RTLH. Hingga semester pertama 2026, jumlah RTLH yang telah diverifikasi sudah mencapai 1.159 unit dan diproyeksikan terus bertambah hingga akhir tahun.
Karena itu, Pemkab Bone mengusulkan tambahan sekitar 6.000 unit RTLH yang tersebar di 27 kecamatan pada tahun 2026 guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan mendukung program pengentasan kemiskinan.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen dan kerja keras Bupati Bone dalam mendukung Program Strategis Nasional penyediaan tiga juta rumah. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh usulan Pemerintah Kabupaten Bone akan segera diverifikasi untuk ditindaklanjuti dan diupayakan realisasinya pada tahun 2026.
(Ju)*.
