KABARTA.ID, BONE— Pemerintah Kabupaten Bone terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui peluncuran Aplikasi Sipakatau yang diresmikan oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (29/6/2026).
Aplikasi tersebut dihadirkan sebagai instrumen pendukung tata kelola kesejahteraan sosial yang lebih modern dengan menyediakan data masyarakat yang akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Kegiatan peluncuran dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta 372 enumerator desa dan kelurahan yang terlibat dalam proses pendataan dan pemutakhiran data masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Aplikasi Sipakatau dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat sekaligus mengintegrasikan berbagai data kesejahteraan sosial, termasuk data kependudukan dan bantuan sosial.
Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui penyediaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang akurat sangat penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Jemmi menambahkan, pengembangan aplikasi itu juga sejalan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Bone yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, sebanyak 372 enumerator telah melakukan verifikasi dan pembaruan sekitar 7.000 data masyarakat di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bone.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa data kemiskinan yang valid harus menjadi rujukan utama seluruh perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan publik.
Menurutnya, pembangunan akan lebih efektif apabila setiap program didasarkan pada data yang akurat sehingga intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Seluruh OPD harus menjadikan data ini sebagai acuan dalam menyusun program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Andi Akmal.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari capaian yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.
Selain menjadi basis penyusunan program daerah, data yang dihimpun melalui Aplikasi Sipakatau juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan sektor informal.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bone juga berkomitmen memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan yang layak dan terjangkau.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mengingatkan seluruh aparatur pemerintah untuk selalu mengedepankan semangat pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan yang diemban adalah amanah untuk melayani. Karena itu, setiap aparatur harus hadir memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
(Ju)*
#WabupBone #AndiAkmalPasluddin #BoneMaberre #DinasSosialBone #SatuDataIndonesia #KesejahteraanSosial #DataKemiskinan #TransformasiDigital #PelayananPublik #BoneBangkit #BPJSKetenagakerjaan #EnumeratorBone #PembangunanBone #GoodGovernance #Bone2026 #Sulsel #KabupatenBone #DataTerpadu
