KABARTA.ID, MAKASSAR— Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, Jumat (13/2/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat sinergi kebijakan dan langkah strategis antara TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sulsel, khususnya dalam menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Menjelang Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan,” kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD Provinsi Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa High Level Meeting merupakan forum strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, tidak hanya pemerintah daerah semata.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah,” tegasnya.
Fatmawati berharap hasil pertemuan tersebut dapat melahirkan kebijakan yang konkret, berkelanjutan, serta dipantau secara berkala guna memastikan efektivitas pengendalian inflasi di daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk terus menjaga stabilitas harga pangan dan mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, penerapan sistem transaksi digital menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Penerapan transaksi digital merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui sinergi seluruh pihak, pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, termasuk di Kabupaten Bone.
(Ju)*
