KABARTA.ID, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi aparatur kecamatan, lurah, dan desa se-Kabupaten Bone.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Helios, Jl. Langsat, Kota Watampone, Selasa (2/12/2025).
Bimtek menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri serta dihadiri Pj Sekda Bone yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi kependudukan sebagai layanan dasar pemerintahan yang harus terus ditingkatkan.
“Kegiatan ini wajib kita laksanakan sebagai penguatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa anggaran kegiatan tersebut bersumber dari pajak masyarakat, sehingga harus memberikan dampak nyata bagi publik.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Pemkab Bone telah melakukan pendelegasian layanan administrasi kependudukan ke wilayah kecamatan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat.
“Ke depan akan ada 12 kecamatan dengan pelayanan lebih dekat. Data kependudukan harus lebih akurat karena masih banyak ketidaksesuaian, misalnya status pendidikan di KTP masih tercatat SMA padahal sudah sarjana, magister, bahkan doktor,” jelas Asman.
Menurutnya, ketidaktepatan data tersebut dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemilu.
Selain itu, Bupati menyoroti ketidaksesuaian data BPJS Kesehatan untuk pencapaian status Universal Health Coverage (UHC) dan meminta sinkronisasi data secara komprehensif.
“Jangan sampai ada warga yang sudah meninggal tapi iurannya masih terus dibayarkan. Kami minta Disdukcapil duduk bersama semua pihak untuk pendataan ulang,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti data stunting yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Masih banyak data stunting tercatat tinggi padahal di lapangan hanya satu dua. Maka perlu penguatan data secara berjenjang,” ujarnya.
Ia menutup sambutan dengan meminta semua aparatur bekerja serius memperbaiki administrasi kependudukan sebagai dasar pembangunan daerah.
(Ju)*
