KABARTA.ID, BONE— Aksi unjuk rasa menolak penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh pada Selasa (19/8) malam hingga Rabu dini hari (20/8).
Dandim 1407 Bone, Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, mengungkapkan bahwa kericuhan yang terjadi bukan lagi dilakukan oleh massa Aliansi Rakyat Bone Bersatu sebagai penggagas aksi.
Menurutnya, aksi anarkis dilakukan oleh kelompok luar yang memanfaatkan situasi.
“Aliansi Rakyat Bone Bersatu sudah menarik diri sejak malam, begitu melihat situasi mulai anarki. Jadi yang melakukan pelemparan batu dan tindakan brutal itu bukan lagi dari massa aliansi,” ujar Laode Muhammad Idrus, Rabu (20/8).
Ia menegaskan, delapan anggota TNI menjadi korban dalam kericuhan tersebut. Empat di antaranya mengalami luka di kepala, sementara sisanya di bahu akibat lemparan batu dari massa.
Atas kejadian itu, aparat gabungan mengamankan 54 orang terduga pelaku kericuhan. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sebagian besar bukan warga Bone.
“Sebagian besar berasal dari luar Bone. Ada dari Wajo, Enrekang, bahkan 16 orang tidak memiliki KTP. Sekitar 10 orang positif alkohol dan sabu. Jadi ini bukan lagi soal PBB-P2, tapi memang ada pihak yang ingin membuat Bone kacau,” tegasnya.
Sebelumnya, aksi yang digelar masyarakat dan mahasiswa Bone berlangsung damai dengan long march menuju Kantor Bupati Bone. Mereka menuntut pembatalan rencana penyesuaian PBB-P2 berdasarkan zona nilai tanah.
Namun, situasi mulai memanas pada Selasa petang dan berujung bentrokan pada malam hari. Massa melempari aparat dengan batu hingga menyebabkan korban luka.
Sebagai informasi, rencana penyesuaian zona nilai tanah berdampak pada kenaikan penerimaan PBB-P2 sekitar 65 persen atau Rp20 miliar. Nilai PBB-P2 Kabupaten Bone pada 2024 tercatat Rp30 miliar, sementara target pada 2025 naik menjadi Rp50 miliar.
(AJ)*
