KABARTA.ID, SINJAI-Tapal batas antara Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan adalah persoalan lama yang hingga kini tidak menemukan titik terang.
Mediasi demi mediasi dilakukan oleh pemerintah daerah maupun provinsi, namun hasilnya selalu saja buntu, dan rakyat kecil di perbatasan lah yang menanggung dampaknya,hal tersebut dikatakan Rahim, tokoh pemuda setempat yang kini sedang menyelesaikan study di UINAM.
Dikatakannya,bagi masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan, ketidakjelasan bukan sekadar persoalan garis di atas peta.
Namun,mereka menghadapi kebingungan soal administrasi kependudukan, kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, bahkan potensi gesekan sosial akibat tumpang tindih klaim wilayah.
“Di sinilah letak kegelisahan kami sebagai warga lokal. Mediasi yang hanya seremonial tanpa penyelesaian konkret membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin luntur. Persoalan yang semestinya bisa dituntaskan lewat keputusan tegas justru dibiarkan menggantung. Padahal, yang dipertaruhkan bukan hanya dokumen administrasi, melainkan juga rasa keadilan dan keamanan warga,”ujarnya,Senin (18/8/2025).
“Pemerintah pusat tidak bisa lagi berperan sebagai penonton. Kementerian Dalam Negeri harus mengambil alih kendali penuh dalam penuntasan tapal batas Sinjai–Bulukumba.
Sudah saatnya ada keputusan final yang mengikat semua pihak, sehingga tidak ada lagi ruang bagi perdebatan yang melelahkan.
Tanpa penyelesaian, kita sedang menyiapkan “bom waktu” sosial. Perselisihan kecil bisa membesar menjadi konflik horizontal, hanya karena negara lamban memberikan kepastian. Jangan sampai kita menunggu tragedi lebih dulu baru kemudian bertindak,” tambahnya.(Bgs)
