KABARTA.ID, BONE— Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Rismono Sarlim mengajak masyarakat untuk mengawasi praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Bone.
“Bahkan jika perlu untuk memviralkan, agar ada efek jerah untuk menjauhi pungli di lingkungan instansi pemerintah,” kata Rismono Sarlim, Selasa (11/2/2025).
Ia mengajak masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan adanya indikasi pungli yang merugikan pelayanan publik.
Legislator Golkar ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel.
“Kami di Komisi I DPRD Bone bermitra dengan Inspektorat, jika teman-teman Mahasiswa menemukan adanya dugaan praktik pungutan liar di dinas maka laporkan, tentu kami akan mendorong hal itu,” Tegas Rismono
Lebih jauh Ia mengungkapkan bahwa segala bentuk pungutan liar bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, terutama dalam pengurusan administrasi dan layanan publik lainnya.
(AJ)*
