KABARTA ID, BONTANG — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.
Salah satu yang menjadi sorotan yakni skema pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang akan dilakukan Pemkot kedepan.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Ketua PKB Bontang, Junaidi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bontang, Senin (4/11/2024).
“Apakah sudah ada skema yang jelas untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, termasuk keakuratan data mengenai jumlahnya hingga akhir tahun 2024 ini?,” jelasnya.
Hal ini menurut dia, supaya pemkot bisa merancang program yang betul-betul tepat sasaran dan setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan efek positif kepada masyarakat, begitupun koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih diperkuat.
“Pemkot harus fokus pada skala prioritas terkait seputar masalah sosial dan program yang dicanangkan bisa dirasakan langsung masyarakat serta berdampak nyata seperti peningkatan kesejahteraan, atasi kemiskinan, pengangguran dan pencegahan stunting,”jelasnya.
Dia menambahkan setiap kebijakan yang disusun harus lebih terarah terhadap sektor penting dan berkelanjutan.
“Dan itu harus didasari dengan skema kemiskinan dan pengangguran berbasis data agar hasil yang diraih nanti sesuai dengan yang diharapkan,”tutupnya.
