KABARTA ID, BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi II Kota Bontang, menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Aneka Usaha Jasa (AUJ) di ruang rapat DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam yang memimpin rapat, mengutarakan rapat ini membahas tentang Raperda tentang Perumda AUJ dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan struktur organisasi perusahan daerah.
“Nanti Perda ini akan mengatur struktur organisasi pada perumda yang dijelaskan dalam setiap pasal dan sementara ini masih proses pembahasan,”jelas Rustam.
Dia menjelaskan perda ini juga menerangkan peran Pemkot dan DPRD, begitupun cara pengelolaan aset, kepemilikan dan lain-lainnya
“Saat ini baru pasal 17 dibahas. Namun intinya perda ini diharapkan mendorong perumda lebih mandiri,”jelasnya.
Lebih lanjut legislator asal Golkar ini menjelaskan, perumda yang memiliki 7 anak perusahaan diharap mampu berkembang kearah yang lebih baik apalagi dengan adanya perda ini.
Hal ini bertujuan agar dapat mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan yang menguntungkan bagi perusahaan.
“Intinya, perusahaan harus sehat dulu, tidak terlilit hutang, karena ada beberapa perusahaan daerah saat ini kabarnya sudah tidak mampu menggaji karyawannya, bahkan ada yang berhutang hingga miliar rupiah,”tutupnya.
